TITIKNOL.ID, PENAJAM – Sekretaris Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, menyoroti perlunya regulasi harga untuk hasil tambak, terutama ikan bandeng, guna melindungi nelayan dari kerugian saat musim panen.
Hal itu disampaikan Sujiati usai berdialog langsung dengan sejumlah nelayan tambak di PPU.
Mereka mengeluhkan harga jual ikan yang justru merosot saat panen raya, sehingga tak mampu menutupi biaya produksi.
“Intinya adalah perlindungan. Saat panen, harga ikan justru turun drastis. Ini merugikan petani karena mereka tidak bisa menutupi modal,” kata Sujiati dalam Podcast Rumah Rakyat yang dikutip titiknol.id, Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, para nelayan berharap ada regulasi serupa dengan sektor pertanian pangan, di mana pemerintah menetapkan harga dasar saat panen agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak.
“Mereka mendorong agar dibuat aturan. Jadi saya sampaikan, akan kita upayakan dan diskusikan agar ada regulasi yang melindungi harga hasil tambak,” ucapnya.
Sujiati juga mencontohkan perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pangan yang semakin meningkat di era Presiden Prabowo, dan berharap perlindungan serupa diberikan pada sektor perikanan, khususnya tambak.
Di sisi lain, Sujiati turut menyoroti belum tersedianya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di PPU.
Kondisi ini membuat hasil tambak dari wilayah Penajam harus dijual ke Balikpapan, yang tentu menambah beban biaya distribusi bagi nelayan.
“Mohon maaf, saat ini kita belum punya TPI. Jadi hasil tambak dari Penajam masih dibawa dan dijual di Balikpapan,” ungkapnya.
Ia menilai keberadaan TPI sangat penting sebagai solusi pemasaran dan distribusi hasil tambak lokal.
Karena itu, Sujiati berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar membangun fasilitas TPI di wilayah PPU demi mendukung nelayan tambak secara langsung.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa dorong pemerintah menyediakan fasilitas pemasaran seperti TPI agar petani tambak bisa menjual hasilnya langsung di Penajam,” pungkasnya. (Advertorial/*)
