TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Sebanyak 1.300 tenaga pendidik, kesehatan, dan teknis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional, Senin (28/4/2025).
Penyerahan SK dilakukan setelah seleksi PPPK tahun 2024 selesai dilaksanakan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda, Samlian Noor, menjelaskan bahwa formasi yang tersedia tidak seluruhnya terisi karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat.
Dari total 950 formasi guru, hanya 178 peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Sedangkan untuk jabatan fungsional kesehatan, 151 peserta lolos dari 271 formasi yang tersedia.
Sementara itu, dari 979 formasi tenaga teknis, sebanyak 971 peserta dinyatakan lolos dan memenuhi syarat.
“Total keseluruhan peserta yang menerima SK hari ini ada 1.300 orang. Ini sudah mencakup seluruh tenaga pendidik, kesehatan, dan teknis yang lulus seleksi dan memenuhi ketentuan,” terang Samlian Noor.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penyerahan SK ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kualitas layanan publik di Kota Samarinda.
Penambahan tenaga PPPK dinilai strategis dalam mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Kehadiran pegawai di pemerintahan bukan semata-mata soal pekerjaan, tetapi tentang pelayanan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Wali Kota dalam sambutannya.
Ia pun berpesan agar para pegawai yang baru menerima SK senantiasa menjaga kedisiplinan, profesionalisme, dan semangat untuk terus berkembang.
Andi Harun juga mendorong mereka agar menghadirkan inovasi dan kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Saya ingin mereka bekerja dengan integritas, bertanggung jawab, dan membawa semangat perubahan. Jadilah aparatur yang tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir dalam manfaat,” tegasnya.
Terkait isu kesejahteraan, Wali Kota mengakui bahwa penghasilan ASN, termasuk PPPK, masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup.
Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya melakukan peningkatan secara bertahap sesuai kemampuan APBD.
“Jika pendapatan daerah meningkat, kesejahteraan pegawai juga akan ikut meningkat. Ini bentuk apresiasi kami kepada seluruh ASN—baik PNS, PPPK, maupun pegawai tidak tetap,” pungkasnya. (Adv/Ink)
