TITIKNOL.ID, PENAJAM – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman Wahid, menegaskan bahwa seluruh catatan penting dan rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah telah dirangkum secara jelas dan menyeluruh. Hal ini ia sampaikan dalam sesi wawancara pada Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, semua masukan yang tercantum dalam dokumen rekomendasi merupakan hasil pembahasan lintas fraksi dan disusun secara kolektif.
Proses ini melibatkan kontribusi aktif seluruh anggota DPRD, yang bertujuan untuk mencerminkan aspirasi masyarakat dan pandangan politik lembaga legislatif.
“Saya rasa semua sudah tertuang dengan jelas di rekomendasi terhadap LKPJ. Catatan-catatan itu juga diambil dari teman-teman anggota fraksi, jadi seluruh masukan sudah terwakilkan,” ujar Wahid.
Ia menekankan bahwa hal terpenting saat ini adalah komitmen dari pihak eksekutif, khususnya masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk segera mengevaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan DPRD.
“Sudah tentu kami berharap, suara-suara kami mewakili rakyat yang sudah kita rumuskan bersama bisa ditindaklanjuti di lapangan. Menjadi tanggung jawab bersama agar PPU ke depannya bisa berkembang lebih baik lagi,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD PPU telah membacakan sebanyak 20 rekomendasi strategis.
Rekomendasi ini dirancang sebagai pedoman pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Rekomendasi tersebut mencakup sejumlah sektor prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik, pengelolaan aset daerah, hingga efisiensi penggunaan anggaran.
Abdurrahman Wahid berharap, catatan dan rekomendasi yang telah dirumuskan DPRD dapat menjadi pemicu perbaikan sistem kerja pemerintah daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.
Langkah DPRD ini dinilai penting sebagai fungsi pengawasan dan penyeimbang dalam sistem pemerintahan daerah, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (Advertorial/TN01)
