TITIKNOL.ID, PENAJAM – Tingkat kepemilikan rumah hunian layak yang rendah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi persoalan serius yang mengancam kesejahteraan sosial.
Data terakhir menunjukkan, sekitar sebelas ribu Kartu Keluarga (KK) di PPU masuk dalam kategori tidak memiliki rumah.
Anggota DPRD PPU, Bijak Ilhamdani mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Termasuk diantaranya, masyarakat yang masih menumpang di rumah orang tuanya atau sanak saudara lainnya.
“Katakanlah dia punya rumah, tapi masih mengikut orang tuanya atau tinggal bersama keluarga lainnya. Jadi secara status juga tergolong belum punya rumah. Kalau menelisik lebih jauh, sebenarnya memprihatinkan sekali,” ungkap Bijak, Senin (2/6/2025).
Ia menilai, gambaran krisis hunian yang tinggi ini berpotensi menganggu kesejahteraan sosial masyarakat apabila pemerintah tidak turun tangan secara cepat dan tepat.
“DPRD mendorong adanya akselerasi terhadap program hunian yang terjangkau. Hal ini juga sesuai dengan upaya pemerintah pusat dalam penyediaan rumah murah. Pemerintah daerah sepatutnya mendukung dan merespons aktif upaya ini,” tegas Bijak.
Ia menekankan tindak lanjut program ini harus menggunakan pendekatan kolaboratif multipihak, sehingga persoalan ini tidak terus menerus menjadi beban sosial di masa depan.
“Belasan ribu masyarakat PPU masih belum punya rumah, hal ini bisa saja memperburuk kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendukung, menjemput, dan menindaklanjuti program perumahan melalui kolaborasi lintas sektor agar hak dasar masyarakat terpenuhi secara inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
(Advertorial/TN01)
