TITIKNOL.ID, PENAJAM – Program beasiswa unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), yakni Beasiswa Kaltim Tuntas, menghadapi kendala pencairan pada tahun 2025.
Hal ini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menilai transisi kepemimpinan di tingkat provinsi menjadi salah satu faktor terganggunya pencairan dana tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa hal ini bukan berarti Pemprov bisa lepas tangan terhadap kelanjutan program yang telah berjalan.
”Yang kami pertanyakan ke Provinsi adalah nasib mahasiswa semester tiga ke atas yang dulu menerima Beasiswa Kaltim Tuntas, tapi sekarang tidak bisa mencairkan dana yang sudah dijanjikan,” ungkap Thohiron, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, ribuan mahasiswa di Kalimantan Timur, termasuk dari PPU, sebelumnya telah melalui proses seleksi ketat dan dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Namun kini, dana mereka tertahan tanpa kejelasan.
”Sudah dibiayai, sudah lolos verifikasi dan di-SK-kan. Tapi karena berganti kepemimpinan, dananya tidak bisa dicairkan. Padahal uangnya sudah ada di rekening mahasiswa,” jelasnya.
Thohiron menegaskan, Pemprov Kaltim harus tetap bertanggung jawab dan tidak menelantarkan mahasiswa yang telah dijanjikan bantuan pendidikan.
”Anak-anak kita sudah mendapat haknya. Jangan sampai mereka jadi korban dari perubahan kebijakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar program beasiswa baru seperti Gaspol (Gerakan Akses Sekolah dan Pendidikan Optimal) diarahkan untuk mahasiswa yang belum pernah menerima bantuan dari program Kaltim Tuntas.
”Kalau ada program baru seperti Gaspol, ya bisa dialokasikan ke mahasiswa yang belum pernah menerima Kaltim Tuntas. Tapi untuk yang sudah lolos dan terdaftar, tetap harus dicairkan,” katanya.
Thohiron juga menilai bahwa Beasiswa Kaltim Tuntas merupakan program yang sangat membantu mahasiswa, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta.
”Program ini sangat bermanfaat dan tidak membeda-bedakan. Sayang kalau dihentikan begitu saja, apalagi jika alasannya hanya karena ganti kepemimpinan,” pungkasnya. (Advertorial/TN01)
