TITIKNOL.ID – DPRD Kota Samarinda angkat bicara merespons maraknya praktik doxing (penyebaran data pribadi) dan serangan personal di media sosial terhadap pengkritik kebijakan Pemkot Samarinda. Dewan mengingatkan pentingnya menjaga etika berdemokrasi, terutama di ruang digital.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan demokrasi seharusnya jadi ruang untuk menyampaikan pendapat dan kritik membangun, bukan saling menghujat.
“Demokrasi bukanlah ruang untuk bebas menyerang pribadi. Serangan seperti doxing atau penyebaran hoaks bertentangan dengan semangat demokrasi yang sehat,” ujar Helmi dalam keterangan persnya.
Helmi menyoroti kebebasan berpendapat di media sosial harus diimbangi dengan tanggung jawab. Ia menilai kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik sah-sah saja, asalkan disampaikan secara konstruktif, berbasis data, dan fakta.
“Kita tidak bisa menutup ruang kritik, tetapi kritik harus disampaikan dengan cara yang benar. Jangan asal bicara apalagi menyebar hoaks yang menyesatkan,” tegasnya.
Ia mengakui dinamika opini publik di media sosial adalah bagian dari demokrasi. Namun, praktik doxing dan ujaran kebencian hanya akan memperuncing polarisasi masyarakat.
“Kritik seharusnya jadi bahan refleksi bersama, bukan alat untuk memecah belah. Samarinda ini satu kota, mari jaga kebersamaan,” imbuhnya.
Helmi menekankan perlunya peningkatan literasi digital di kalangan warga. Menurutnya, banyaknya informasi tidak benar dan serangan personal di media sosial menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam memilah konten.
“Masyarakat harus bijak menggunakan media sosial. Demokrasi itu ruang berpikir, bukan ruang menghujat,” ucapnya.
Ia juga mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi, seperti mekanisme pengaduan ke DPRD atau forum dialog terbuka.
“DPRD Samarinda selalu terbuka menerima kritik dan masukan, asalkan disampaikan dengan cara yang santun dan berdasarkan fakta,” jelasnya.
Helmi memperingatkan, penyebaran hoaks dan doxing tidak hanya merugikan korban, tapi juga mengganggu stabilitas sosial.
“Jika informasi palsu terus dibiarkan, yang terjadi adalah keresahan dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Ini bisa menghambat pembangunan,” tuturnya.
Ia berharap semua pihak, termasuk komunitas, akademisi, dan influencer, turut aktif mengedukasi masyarakat tentang etika bermedia sosial.
“Kita perlu kolaborasi untuk membangun kesadaran bahwa demokrasi yang sehat dimulai dari cara kita berinteraksi di ruang publik,” pungkasnya. (*/adv)
