TITIKNOL.ID – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Maswedi, menyuarakan desakan keras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mempercepat revitalisasi kawasan permukiman kumuh di beberapa titik strategis, khususnya di Samarinda Kota dan Samarinda Ilir.
Maswedi mengaku prihatin dengan kondisi permukiman yang dinilai tidak layak huni bagi masyarakat Samarinda. Menurutnya, kondisi kumuh ini sangat berpotensi meningkatkan risiko bencana kebakaran hingga penyebaran penyakit.
“Pengembangan tata kota kita sudah sangat bagus. Salah satunya seperti rehab Pasar Pagi, kini sudah semakin maju. Tetapi, jika masih ada kawasan kumuh maka manfaat dari pembangunan tidak akan terasa,” ungkap Maswedi.
Ia menegaskan, penataan tata kota sangat penting untuk memberikan lingkungan yang layak bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan estetika pembangunan fisik di Samarinda. Jika kawasan kumuh terus dibiarkan, upaya pembangunan lain akan terasa sia-sia.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemkot Samarinda untuk lebih fokus menangani masalah kawasan kumuh ini. Ia secara khusus meminta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada tahun 2026 mendatang.
“Seperti relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai ruang terbuka dan kawasan bersih kota,” tuturnya.
Yang lebih mengagetkan, Maswedi menyoroti fakta bahwa kawasan permukiman kumuh justru banyak ditemukan di pusat kota, bukan di daerah pinggiran. Daerah seperti Samarinda Ilir dan Samarinda Kota disebut memiliki kepadatan permukiman yang tinggi dan tidak tertata, sehingga menimbulkan lingkungan yang semrawut.
“Malahan kawasan kumuh banyak ditemukan di pusat kota,” terangnya, menyoroti ironi pembangunan di ibu kota Kalimantan Timur ini.
Maswedi menerangkan, jika masalah kawasan kumuh terus diabaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan ketimpangan pada kualitas perkembangan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pihak legislatif terus mendorong agar program revitalisasi kawasan kumuh dimasukkan dalam rencana prioritas pembangunan ke depan.
“Kolaborasi antarlembaga antara Disperkim dan PUPR dinilai sangat penting untuk mewujudkan lingkungan kota yang lebih layak dan tertata,” pungkas Maswedi, berharap ada sinergi kuat dari dinas terkait. (*/adv)
