TITIKNOL.ID, PENAJAM – 1.798 tenaga honorer melalui perwakilan tiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menyatukan visi misi mereka sebelum menyatakan tuntutan perjuangan pengabdian selama bertahun-tahun agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Ketua Forum Tenaga Honorer PPU, Rizal, mengakui, meski anggaran belanja pegawai dari APBD hanya sebesar 30 persen, namun baginya masih ada celah untuk mendesak terakomodirnya seluruh honorer paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Kami menanti forum koordinasi perwakilan honorer ini, karena untuk menyatukan persepsi kami semua, salah satunya bagaimana seluruh honorer dapat diangkat menjadi full waktu,” ucap Rizal, usai kegiatan rapat forum koordinasi perwakilan honorer yang berlangsung di aula lantai I Kantor Bupati, Kamis (12/6/2025).
Rapat koordinasi ini, kata dia, merupakan tindak lanjut terhadap aksi damai di halaman depan Kantor DPRD PPU, yang meminta jaminan kepastian perubahan status penuh waktu.
“Kita sepakat, mengejar statusnya dulu. Soal tambahan penghasilan pegawai (TPP) tak apa menyusul seiring dengan keuangan daerah membaik,” jelas Rizal.
Menurutnya, perubahan status krusial, karena menganggap PPPK paruh waktu hanya kamuflase dari Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak mengikat.
“Kami mau status dulu yang dikejar, diakui negara dulu lah. Tunjangan menyusul tidak masalah. Karena apa? paruh waktu ini kamuflase dari THL, gajinya sama, SK satu tahun, itu pun tidak mengikat. Kalau full waktu kan, lima tahun,” jelas Rizal.
Amran Riyadi, mendampingi Rizal, juga menambahkan, melalui skema tuntutan mengangkat seluruh honorer menjadi penuh waktu tanpa memberikan TPP sejak awal, adalah peluang paling masuk akal.
“Jumlah kami ribuan, dari semua lini pelayanan publik, termasuk guru. Tak ada tebang pilih, maunya semua terangkat jadi PPPK penuh waktu. Tapi melihat anggaran kita, bisa lah ambil celah itu,” kata Amran.
Pihaknya pun sebelumnya telah meminta diberitahu soal penawaran dari anggaran yang disediakan.
“Kami sudah pernah menghadap Kepala BKPSDM, Kepala BKAD, sampai Pak Bupati, kita minta apa tawaran yang diberikan dari anggaran yang tersedia itu? yang jelas, dalam waktu lima tahun harus selesai,” imbuhnya.
Forum Tenaga honorer, akan terus bersuara menyerukan nasib mereka sampai status yang diharapkan itu berubah.
“Setelah ini kami akan menghadap ke BKPSDM, juga BKAD, serta Pimpinan daerah, Pak Bupati,” tutup Rizal.
(TN01)
