TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memantapkan langkah transformasi digital dalam pelayanan publik dengan mengembangkan proyek kecerdasan buatan bertajuk Samarinda.AI.
Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi tata kelola pemerintahan.
Proyek ambisius ini rencananya akan digarap bersama Ainun Najib, tokoh teknologi nasional asal Gresik yang dikenal sebagai penggagas KawalPemilu.org dan KawalCOVID19.id.
Kerja sama ini diharapkan membawa terobosan besar dalam sistem pelayanan publik berbasis teknologi.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan optimismenya dalam Workshop Artificial Intelligence dan Paparan Progres Transformasi Digital Kota Samarinda, Senin (16/6/2025).
Ia menyatakan bahwa Samarinda bertekad menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan sistem AI secara komprehensif dalam layanan pemerintahan.
“Sekarang kami sedang membangun infrastruktur AI untuk pemerintahan dan pembangunan. Kalau ini selesai, kami optimistis jadi yang pertama di Indonesia,” tegas Andi Harun.
Langkah awal yang dilakukan adalah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengumpulkan data pendukung dalam dua bulan ke depan.
Data ini akan menjadi bahan utama untuk membangun sistem kecerdasan buatan yang akurat dan relevan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan memimpin proses pengumpulan dan pengelolaan data dengan dukungan tenaga ahli yang telah disiapkan.
Data yang dikumpulkan bukan hanya administratif, tapi juga akan menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti.
“Selama ini laporan program menumpuk dalam bentuk dokumen ratusan lembar, tapi belum tentu akurat. Dengan AI, kita bisa tahu langsung mana kinerja OPD yang bagus, mana yang tidak. Kita terbuka saja, supaya bisa diperbaiki,” jelasnya.
Pemkot Samarinda juga mendorong kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung sistem ini.
Seluruh kepala perangkat daerah diminta memahami konsep AI dan menyiapkan operator khusus di masing-masing instansi.
Andi Harun menyebutkan bahwa pembangunan sistem ini mengambil referensi dari dua negara, yaitu Singapura dan Estonia, dengan harapan bisa mulai diimplementasikan sebelum tahun 2030.
“Kalau memungkinkan, 2028 sudah bisa launching. Kita lihat kekuatan APBD, karena membangun AI butuh biaya besar, tapi ini juga kebutuhan mendesak,” pungkasnya. (Adv/Ink)
