TITIKNOL.ID — Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap berjalan.
Sejumlah proyek baru telah mulai dilelang pada akhir Juni 2025, menandai dimulainya Tahap II pembangunan kawasan strategis nasional ini.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa semua proyek lanjutan kini menjadi tanggung jawab penuh Badan Otorita IKN.
Kementeriannya hanya menyelesaikan sisa-sisa proyek Tahap I yang belum rampung.
“Ya lanjut aja. Tanya aja ke Otorita,” ujar Dody saat ditemui di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Minggu (29/6/2025).
Ia menambahkan, tidak ada proyek baru yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR di Tahap II.
Dody juga menegaskan bahwa anggaran yang tersisa untuk penyelesaian proyek Tahap I sudah mencukupi.
“Tinggal fokus di proyek yang belum selesai. Nggak banyak, dan anggarannya cukup,” katanya.
Sementara itu, Pre-Construction Meeting (PCM) telah digelar untuk memulai pelaksanaan proyek fisik baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
PCM bertujuan menyepakati metode kerja, alur lalu lintas proyek, serta koordinasi teknis lintas pihak.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pelelangan proyek besar di fase kedua segera diumumkan.
Ia meminta semua pihak bekerja solid sebagai satu tim demi kelancaran proses pembangunan.
“Kita akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Saya membayangkan aktivitas akan sangat padat, sehingga sinergi dan kolaborasi sangat penting,” kata Basuki, Senin (23/6/2025).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN hingga tahun 2029.
Dana tersebut akan difokuskan untuk membangun ekosistem legislatif dan yudikatif.
Pemerintah menargetkan kawasan IKN bisa difungsikan sepenuhnya sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028, dengan pusat pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terintegrasi di satu kawasan. (*)
