Penajam

Fraksi Gerindra DPRD PPU Desak Pemerintah Segera Wujudkan Rumah Sakit Tipe D di Babulu‎

290
×

Fraksi Gerindra DPRD PPU Desak Pemerintah Segera Wujudkan Rumah Sakit Tipe D di Babulu‎

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD PPU Sujiati mendorong pemerintah daerah agar rencana rumah sakit daerah tipe D untuk segera direalisasikan.

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong percepatan realisasi rencana pemerintah daerah untuk meningkatkan status UPT Puskesmas Babulu menjadi Rumah Sakit Daerah Tipe D.

Langkah ini dinilai sangat mendesak untuk mempercepat akses layanan kesehatan masyarakat.

‎Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra, Sujiati, dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah, Selasa (8/7/2025).

Ia menilai lonjakan kebutuhan layanan medis di Babulu menunjukkan pentingnya penguatan infrastruktur kesehatan di wilayah tersebut.

‎“Berdasarkan data, Babulu mencatat jumlah kunjungan pasien tertinggi ke RSUD RAPB. Maka, peningkatan status Puskesmas Babulu sangat layak diprioritaskan,” kata Sujiati.

‎Sujiati menambahkan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan merupakan janji politik kepala daerah, sehingga sudah sepatutnya segera direalisasikan demi pelayanan publik yang lebih baik.

‎Menurutnya, keberadaan rumah sakit tipe D di Babulu tidak hanya akan melayani masyarakat lokal, tetapi juga memberikan manfaat bagi warga dari Kabupaten Paser yang berbatasan langsung.

‎“Respon dari masyarakat sangat tinggi. Maka dari itu, kehadiran rumah sakit ini akan menjadi solusi strategis untuk mempercepat penanganan kesehatan, baik dasar maupun kompleks,” jelasnya.

‎Sujiati juga menyoroti posisi strategis Babulu yang berada di jalur jalan provinsi. Hal ini dianggap sebagai keunggulan dalam pengembangan fasilitas kesehatan regional.

‎“Fraksi Gerindra mendorong agar langkah awal seperti studi kelayakan segera dilakukan. Pemerintah jangan menunda jika memang anggaran sudah tersedia,” tegasnya.

‎Menurutnya, realisasi rumah sakit tipe D tidak harus menunggu tahun depan jika proses perencanaan bisa dipercepat mulai sekarang.

‎“Apalagi ini menyangkut fasilitas kesehatan masyarakat. Jika ada potensi puskesmas pembantu naik status, kenapa tidak? Semua harus diarahkan untuk meningkatkan layanan,” pungkas Sujiati. (Advertorial/TN01)