TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan keseriusannya menjemput program Sekolah Rakyat (SR) dari pemerintah pusat.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, mengungkapkan langsung dukungannya terhadap pendirian SR di daerah, usai melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) beberapa waktu lalu.
Waris menyebutkan, kunjungannya ke Kemensos dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program SR serta menggali persyaratan yang dibutuhkan agar sekolah berbasis sosial tersebut dapat dibangun di PPU.
“Saya mewakili Kabupaten PPU kemarin sudah mendatangi Kementerian Sosial, kami konsultasi dan menanyakan semua hal yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Waris, Jumat (18/7/2025).
Saat ini, beberapa Sekolah Rakyat telah berjalan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda.
Pemerintah pusat menargetkan pendirian 100 SR, dan PPU telah menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam program tersebut.
Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah ketersediaan lahan dengan luas kurang lebih 8 hektare, yang disebut Waris sudah disiapkan.
Namun, yang menjadi kendala saat ini adalah penyediaan bangunan yang tidak terpakai untuk segera digunakan.
“Artinya ada gedung milik daerah yang tidak digunakan. Karena kalau sudah ada itu, pemerintah diberikan tanggung jawab mengelola SR setelahnya,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat membutuhkan waktu jika harus membangun gedung baru, mengingat konsep SR yang dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school).
Maka, daerah diminta menyiapkan bangunan eksisting untuk tahap awal operasional.
Dukungan pusat pun tidak main-main. Kemensos siap mengucurkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk mendukung pengelolaan sekolah, setelah bangunan tersedia dan siswa kelas 1 SD serta SMP sudah siap.
Waris menuturkan, Pemkab PPU berencana memanfaatkan bangunan hotel Islamic Center sebagai lokasi, namun terhalang kontrak jangka panjang selama 10 tahun.
Alternatif lain yang sempat dipertimbangkan adalah lahan di samping Terminal Penajam, namun ternyata sudah ditempati warga yang tidak memiliki rumah.
“Jadi untuk pemenuhan syarat bangunan itu, PPU belum mampu. Sehingga, koordinasi terus berlanjut dan diusahakan menunggu tahun 2026,” ungkapnya.
Meski belum bisa merealisasikan SR tahun ini, Waris menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan persiapan.
Ia optimistis pembangunan dapat dimulai tahun depan, mengingat kesiapan lahan dan dukungan pusat yang kuat.
“Pusat sangat mendukung, apalagi ini daerah penyangga ibu kota negara. Kalau daerah belum memenuhi kesediaan bangunan untuk tahun ini, insyaallah SR bisa dibangun tahun depan,” pungkasnya. (Advertorial/TN01)
