TITIKNOL.ID — Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah merancang skema relokasi sekitar 3.500 aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ini menjadi bagian dari tahap awal pemindahan pusat pemerintahan nasional.
Langkah tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Kementerian PAN-RB dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Sebanyak 16 kementerian dan lembaga telah ditetapkan masuk dalam gelombang pertama pemindahan ke wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Jumlah ASN yang disiapkan untuk tahap awal ini berkisar 3.500 orang, ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan, ketersediaan hunian, dan kesiapan infrastruktur dasar,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Minggu (3/8/2025).
Menurut Basuki, relokasi akan diprioritaskan bagi unit-unit strategis yang menjalankan fungsi inti pemerintahan dan pelayanan publik.
Penempatan ASN dilakukan bertahap mengikuti progres pembangunan gedung kementerian serta fasilitas hunian yang layak.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan bahkan dipercepat. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan bahwa tidak ada moratorium untuk proyek pembangunan IKN.
“Dari Istana sudah disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium. Pembangunan IKN justru dipacu lebih cepat. Ini proyek strategis nasional dengan payung hukum dan anggaran yang telah tersedia,” kata Basuki.
Sementara itu, Kementerian PAN-RB tengah menyusun kebijakan insentif khusus bagi ASN yang akan direlokasi.
Insentif ini mencakup penyediaan fasilitas hunian, transportasi, hingga layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah berharap relokasi ini akan menjadi langkah awal tumbuhnya ekosistem kota baru yang efisien, modern, dan berbasis konsep smart city.
Kehadiran ASN diharapkan mempercepat pembentukan kehidupan perkotaan berkelanjutan di IKN.
Dengan infrastruktur yang terus disiapkan dan dukungan kebijakan insentif, pemerintah optimistis relokasi ASN ke IKN dapat berlangsung lancar dan efektif, sekaligus mempercepat operasional pusat pemerintahan baru Indonesia. (*/)
