TITIKNOL.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat mendesak percepatan pembangunan infrastruktur air di wilayahnya.
Menurut Mudyat, langkah strategis itu tak hanya mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga bagian dari penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan dasar serta pemerataan pembangunan.
Di Benuo Taka, ucap dia, peningkatan jaringan irigasi sangat dibutuhkan dalam mendukung sektor pertanian, khususnya di Labangka, Kecamatan Babulu yang telah ditetapkan sebagai sentra pertanian sekaligus lumbung pangan Kalimantan Timur (Kaltim).
“Infrastruktur irigasi yang memadai akan memperkuat produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas pangan di tengah meningkatnya kebutuhan regional maupun nasional,” ucap Mudyat saat melakukan audiensi bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Andri Rachmanto Wibowo di Kantor BWS Kalimantan IV Samarinsa, belum lama ini.
Ia juga menyoroti wilayah rawan banjir di kawasan padat penduduk di PPU. Menurutnya, normalisasi badan sungai sangat mendesak untuk dilakukan.
Sebagai contoh, kondisi Sungai Lawe-lawe dan Sungai Labangka seringkali meluap akibat penyempitan dan pendangkalan badan sungai.
“Ditambah kombinasi curah hujan tinggi dan pasang air laut membuat kapasitas tampung menurun, ini menjadi penyebab banjir yang dampaknya menganggu aktivitas masyarakat,” kata Mudyat.
Wilayah pesisir juga dinilai mengkhawatirkan. Abrasi terus menerus dapat mengancam permukiman, merusak Infrastruktur publik dan menghantam aktivitas ekonomi warga.
Ia menilai pembangunan infrastruktur pengendalian abrasi pantai juga masuk dalam daftar prioritas.
Tak kalah penting, pembangunan infrastruktur air baku. Proyek tersebut selama ini dinantikan demi layanan air bersih yang merata ke seluruh pelosok PPU.
Mudyat usul pembangunan Lawe-lawe, intake Sungai Riko, serta jaringan pipa transmisi yang terhubung dengan sistem PDAM dapat segera direalisaskan.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar. Masyarakat kita masih ada yang belum mendapatkan layanan ini. Oleh sebab itu, pemerataan sangat penting. Kami harap BWS dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan daerah,” ucapnya.
Percepatan pembangunan infrastruktur air ini menjadi tuntutan serius karena letak PPU sebagai induk IKN dimana sektor ini tak sekadar menyangkut kepentingan lokal melainkan nasional.
Ia berharap sejumlah program prioritas itu dapat terealisasi pada 2026, bertepatan dengan tahap lanjutan pembangunan IKN.
Di samping itu, Kepala BWS Kalimangan IV, Andri Rachmanto Wibowo menyambut baik usulan pemkab PPU.
Ia menyebut kolaborasi antara pemda, pusat, dam lintas sektor menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan air di PPU.
“Ini menjadi bahan catatan kami. Program ini perlu disusun menyesuaikan kondisi riil di lapangan. Adapun kami harus mengkaji lebih dalam supaya usulan itu selaras dengan program kerja BWS,” jelasnya.
(TN01)
