TITIKNOL.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya yang menjadi pintu masuk menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, PPU tidak bisa dibiarkan tertinggal di tengah masifnya pembangunan IKN dengan anggaran ratusan triliun rupiah.
“Supaya wilayah IKN cantik, tidak mungkin PPU jelek. Sebagai gerbang, PPU juga harus dipoles. Jangan sampai ada ketimpangan antara IKN dengan kita,” ujar Mudyat, Selasa (16/9/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah selama ini sudah melakukan berbagai terobosan dengan kementerian.
Dari hasil komunikasi tersebut, PPU berhasil mendapat dukungan seperti pembangunan tiga ruas jalan senilai lebih dari Rp100 miliar, empat titik sumur bor, serta tambahan program renovasi sekolah dari 18 menjadi 27 titik.
Selain itu, PPU bersama Bappenas juga membentuk tim Project Implementation Committee (PIC) untuk memperjuangkan status sebagai kawasan strategis pembangunan nasional.
Langkah itu dilakukan agar PPU mendapat perhatian setara dengan wilayah inti IKN.
Meski begitu, Mudyat menilai kontribusi nyata dari pembangunan IKN terhadap PPU masih minim.
Bahkan, menurutnya, proyek raksasa itu justru lebih banyak menimbulkan beban sosial maupun infrastruktur di wilayahnya.
“Kontraktor dari luar masuk ke Sepaku, alat beratnya ditaruh di jalan lingkungan warga. Dari IKN ada niatan tidak memperbaiki fasilitas minimal yang mereka rusak?” tegasnya.
Ia juga menyinggung munculnya persoalan sosial baru di masyarakat, yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Penajam.
Namun, setiap kali daerah mengeluhkan dampak, pemerintah pusat selalu merujuk pada undang-undang terkait kewenangan.
Mudyat menegaskan, pembangunan IKN semestinya juga menghitung dampak sosial bagi daerah penyangga.
Ia mengusulkan agar konsep seperti corporate social responsibility (CSR) diterapkan dalam skala negara untuk mengurangi kesenjangan.
“Kalau membangun IKN Rp100 triliun, mestinya satu persen saja diarahkan untuk daerah terdampak. Itu bentuk kepedulian. Jangan sampai IKN hanya membangun dirinya, sementara masyarakat sekitar dilempar ke daerah,” pungkasnya. (TN01)
Bupati PPU Desak Pemerintah Pusat Perhatikan Dampak Pembangunan IKN
