TITIKNOL.ID – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
Jokowi menyambut positif langkah tersebut dan menyebutnya sebagai keputusan yang tepat.
Ditemui di kediamannya di Solo, Jumat (26/9/2025), Jokowi menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo sudah sesuai arah pembangunan nasional.
“Ya saya kira sangat bagus ya, Bapak Presiden telah memutuskan, telah menandatangani Perpres mengenai IKN sebagai ibukota politik, bagus,” ujarnya.
Menurut Jokowi, dengan ditekennya Peraturan Presiden (Perpres) tentang IKN sebagai Ibu Kota Politik, maka seluruh lembaga negara akan berada di kawasan baru tersebut.
Ia berharap pemindahan itu berjalan sesuai jadwal dan tanpa hambatan berarti.
“Kelembagaan-kelembagaan baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif semuanya akan berada di IKN. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kita harapkan insya Allah tahun 2028 kita benar-benar siap pindah bersama-sama ke IKN,” jelasnya.
Jokowi menambahkan, kebijakan itu sejalan dengan rencana besar yang telah disusun sejak awal perencanaan pembangunan IKN.
“Kita harapkan sesuai dengan perencanaan besar dahulu bahwa IKN betul-betul menjadi ibu kota politik,” kata mantan Wali Kota Solo itu.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto memastikan kelanjutan mega proyek IKN.
Melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan per 30 Juni 2025, Prabowo menetapkan IKN akan resmi menjadi pusat politik Indonesia pada 2028.
Dalam Perpres tersebut, ditegaskan bahwa perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke IKN merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan.
Fokus utama diarahkan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan wilayah sekitarnya.
Adapun target pembangunan yang ditetapkan mencakup luas area KIPP dan sekitarnya mencapai 800-850 hektare.
Selain itu, 20 persen gedung perkantoran ditargetkan selesai, sedangkan pembangunan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan diharapkan mencapai 50 persen.
Pemerintah juga menargetkan 50 persen sarana prasarana dasar kawasan dapat tersedia pada 2028, serta indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan mencapai 0,74.
Dengan capaian ini, IKN diharapkan benar-benar siap menjadi pusat pemerintahan sekaligus simbol politik Indonesia di masa depan. (*)
