TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memang membawa angin perubahan.
Namun, di balik harapan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kota-kota penyangga, tersimpan pula kekhawatiran dan tantangan besar yang belum terjawab.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dosen Fisipol Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar, menilai narasi bahwa IKN Nusantara akan otomatis mengangkat PAD daerah penyangga terlalu disederhanakan.
Terlebih, muncul asumsi bahwa daerah mitra IKN Nusantara bisa mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
“Itu keliru. Dana transfer dari pusat bukanlah hibah atau bantuan cuma-cuma. Itu adalah hak daerah yang seharusnya dikembalikan oleh pusat,” tegas Saipul.
Ia menambahkan, dana transfer harus dipandang sebagai kewajiban negara, bukan kemurahan hati pusat.
Daerah penghasil seperti Kalimantan Timur selama ini justru merasa dirugikan dalam proporsi pembagian hasil sumber daya alam, termasuk batu bara dan kelapa sawit.
Minimnya Dukungan Pusat
Saipul juga menyoroti belum tampaknya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap daerah mitra IKN seperti Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Kukar, hingga Kutai Barat.
Menurutnya, saat ini pembangunan lebih banyak terfokus di kawasan otorita IKN Nusantara semata.
“Sampai hari ini, dukungan untuk daerah penyangga belum terlihat. Bahkan dana pembangunan IKN sendiri masih terbatas, apalagi untuk kota-kota di sekitarnya,” katanya.
Padahal, daerah-daerah tersebut akan ikut menanggung beban dan tekanan akibat keberadaan ibu kota baru, mulai dari lonjakan jumlah penduduk, tekanan infrastruktur, hingga kebutuhan pelayanan publik yang meningkat.
Perlu Usaha Sendiri
Meski begitu, Saipul mengakui bahwa keberadaan IKN tetap membuka peluang peningkatan PAD, asal ditangani dengan strategi dan kreativitas pemerintah daerah masing-masing.
Beberapa sektor yang bisa dikembangkan antara lain jasa perhotelan, logistik, transportasi, hingga infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan bandara.
Namun, upaya ini tak bisa sepenuhnya dibebankan pada daerah.
“Belum ada alokasi khusus, semacam Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung daerah penyangga IKN. Padahal, mereka akan jadi tulang punggung yang menopang aktivitas ibu kota baru,” tegasnya.
Saipul mengingatkan, setiap daerah memiliki keunggulan kompetitif masing-masing. Kaltim, misalnya, kaya akan sumber daya alam.
Karena itu, sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan porsi pembagian hasil yang lebih adil agar daerah dapat mengelola potensinya secara optimal.
Kalau pusat serius dengan keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila, maka distribusi anggaran dan perhatian juga harus proporsional.
“Sesuai kontribusi dan beban yang ditanggung daerah,” tandasnya.
Pembangunan IKN Nusantara, menurutnya, jangan sampai hanya menjadi simbol kemegahan pusat, sementara daerah penyangga tertinggal dalam bayang-bayang. (*)
