TITIKNOL.ID, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menghadapi tantangan serius dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, menyusul rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengakui kabar pemotongan ini menjadi dilema bagi banyak daerah, termasuk Kabupaten Berau.
Ia menilai, kondisi ini perlu disikapi dengan refleksi dan penyesuaian arah kebijakan pembangunan yang lebih bijak dan tepat sasaran.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, jumlah TKD yang diterima Kabupaten Berau memang mengalami penurunan drastis:
Dana Bagi Hasil (DBH):
Tahun 2025: Rp 2,58 triliun
Tahun 2026: Rp 588,78 miliar
(Penurunan sekitar 77 persen)
Dana Alokasi Umum (DAU):
Tahun 2025: Rp 603,91 miliar
Tahun 2026: Rp 774,61 miliar
(Naik sekitar 28 persen)
Total Dana Transfer Umum (DTU):
Tahun 2025: Rp 3,18 triliun
Tahun 2026: Rp 1,43 triliun
(Turun lebih dari 50 persen)
Gamalis mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen struktur APBD Berau selama ini bergantung pada dana transfer dari pusat.
Maka, penurunan drastis ini diperkirakan akan memangkas proyeksi APBD hingga Rp 5 triliun lebih.
“Ada penurunan. Tapi masih lebih baik dibanding provinsi. Setidaknya, dampaknya tidak separah mereka,” ujar Gamalis.
Saat ditanya soal kemungkinan dampak pemotongan TKD terhadap gaji dan TPP ASN, Gamalis memilih berhati-hati dalam berkomentar.
Namun ia menegaskan, jika anggaran tersedia, hak-hak ASN tetap akan dipenuhi.
“Belum bisa berkomentar banyak untuk masalah gaji pegawai. Tapi kalau kita punya anggaran, tentu tidak mungkin kita menahan hak mereka,” ujarnya.
Menurutnya, bahkan kehilangan Dana Alokasi Khusus (DAK) saja sudah sangat berpengaruh, apalagi jika seluruh komponen TKD menyusut secara bersamaan.
PAD Masih Lemah, Butuh Kerja Ekstra
Sebagai solusi jangka panjang, Gamalis menyebut penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu opsi yang harus ditempuh.
Namun, ia mengakui bahwa kontribusi PAD terhadap APBD saat ini belum mencapai 50 persen.
“Butuh kerja ekstra. Kita masih sangat tergantung pada pusat. PAD harus digenjot,” tuturnya.
Gamalis juga mengingatkan pentingnya melakukan prioritas pembangunan yang tepat, terutama dengan menyesuaikan rencana pembangunan hasil Musrenbang dari tiap kecamatan.
Ia menyoroti adanya proyek-proyek pembangunan yang dinilai kurang menyentuh kebutuhan masyarakat langsung.
“Sekarang ini kita asik membangun, tapi jangan sampai kita bangun jalan ke tempat yang bahkan tidak ada penduduknya. Itu pemborosan,” tegas Gamalis.
Ia berharap, kabar pemangkasan dana ini menjadi refleksi bagi pengambil kebijakan di Berau agar pembangunan ke depan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. (*)
