TITIKNOL.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa kontrak pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN akan segera diteken dalam waktu dekat.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan IKN menuju target sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Basuki menjelaskan, percepatan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Regulasi tersebut sekaligus menjadi dasar hukum kelanjutan pembangunan dan target penyelesaian sejumlah proyek strategis di kawasan inti pemerintahan IKN.
“Kami menyiapkan ekosistemnya, membangun ekosistem yudikatif dan legislatif, kantor-kantor, hunian, dan kawasannya. Minggu depan ini, kita mau menandatangani kontraknya dan mulai dengan tahap ini,” ujar Basuki di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10).
Basuki menargetkan seluruh kawasan utama dapat diselesaikan pada akhir 2027 atau awal 2028, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan seluruh infrastruktur pemerintahan siap saat IKN berstatus sebagai ibu kota politik.
“Insyaallah akhir 2027 atau awal 2028 sudah bisa selesai, kalau yang lainnya sudah,” tambahnya optimistis.
Selain itu, Basuki juga menyinggung evaluasi terhadap kedisiplinan para pekerja konstruksi.
Ia menegaskan Otorita IKN telah memperketat pengawasan di lapangan pascainsiden kebakaran di area hunian pekerja pada awal Oktober lalu.
“Mereka saya cek, ada yang merokok di dalam kamar, ada juga yang colok kabel sembarangan. Sekarang sudah kita ketatkan lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan fokus menjadikannya sebagai pusat politik dan pemerintahan Indonesia.
Ia meminta Otorita IKN mengebut pembangunan kompleks kantor legislatif dan yudikatif.
Sebagai bagian dari rencana besar itu, pemerintah juga mulai menyiapkan tahapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN secara bertahap.
Targetnya, sebanyak 9.500 ASN akan berkantor di IKN pada tahun 2029, setelah seluruh infrastruktur pemerintahan utama rampung. (*/)
Basuki Pastikan Kontrak Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Segera Diteken
