TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah besar dan strategis dengan memastikan seluruh mahasiswa di daerah tersebut akan mendapatkan pembebasan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Kebijakan revolusioner ini merupakan kelanjutan dari program unggulan daerah, Pendidikan Gratispol, yang sudah diterapkan sebelumnya.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Dasmiah, dalam Rapat Koordinasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa 28 Oktober 2025.
Dasmiah menegaskan bahwa pembebasan UKT ini berlaku secara menyeluruh, mencakup mahasiswa di 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 45 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Kaltim.
“Seluruh mahasiswa dari semester satu pada tahun 2025, dan semester dua di tahun 2026, akan ditanggung UKT-nya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Dasmiah.
Kebijakan ini adalah upaya Pemprov Kaltim untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, khususnya dalam menyambut status Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keterampilan dan Daya Saing Global
Program ini tidak hanya sekadar memberi kesempatan kuliah. Pemprov Kaltim menekankan pada pengembangan:
Keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi. Perpaduan kemampuan soft skill dan hard skill.
Dasmiah berharap lulusan, terutama dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang melanjutkan kuliah, akan memiliki profil yang lebih kompetitif.
“Kami berharap lulusan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk mengisi posisi strategis di dunia industri,” tegasnya.
Selain pembebasan UKT, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan pendidikan lainnya, termasuk beasiswa luar daerah, luar negeri, kerja sama, dan afirmasi bagi mahasiswa berprestasi.
Dalam paparannya, Dasmiah menyoroti pentingnya penyesuaian dunia pendidikan dengan revolusi industri 4.0 yang menuntut tenaga kerja berbasis digital.
Saat ini semua mengarah ke kepemimpinan digital, ekonomi digital, semuanya digital.
“Karena itu kami berharap tenaga kerja yang disiapkan ke depan harus terampil, adaptif, inovatif, dan menguasai teknologi,” tuturnya, menekankan bahwa kemampuan adaptasi terhadap teknologi adalah kunci menghadapi persaingan global.
Target Jangka Panjang Kaltim
Masyarakat Minimal S1 (Tahun 2030): Pemprov Kaltim optimistis bahwa jika program Gratispol berlanjut hingga 2030, seluruh masyarakat Kaltim minimal akan berpendidikan strata satu (S1).
Top 3 Penyerapan Tenaga Kerja Nasional: Indeks ketenagakerjaan Kaltim pada tahun 2024 mencapai 89,5 persen, menempatkan provinsi ini di posisi 10 besar nasional.
Gubernur Kalimantan Timur menargetkan peringkat tersebut meningkat ke posisi tiga besar (bahkan satu nasional) dalam beberapa tahun mendatang.
Demi menjamin keberlangsungan program Gratispol yang disebut sebagai program strategis daerah, Pemprov Kaltim melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.
Dasmiah mengungkapkan bahwa mulai tahun depan, kegiatan koordinasi atau rapat kerja tidak lagi dilaksanakan di hotel, melainkan secara daring (online).
“Biaya yang dikeluarkan cukup besar, jadi tahun depan tidak ada lagi kegiatan datang langsung ke hotel. Semua dilaksanakan secara online,” bebernya.
Langkah penghematan ini membuktikan komitmen Pemprov Kalimantan Timur.
“Gratispol tidak akan berubah dalam kondisi apapun, dalam situasi ekonomi apapun, tetap Gratispol,” tutup Dasmiah.
Kolaborasi Atasi Pengangguran Lulusan SMK
Meskipun angka pengangguran lulusan SMK menurun, isu ini masih menjadi tantangan serius.
Dalam rakor tersebut, Dasmiah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, SMK, perguruan tinggi, dan industri.
Sinergi ini diyakini dapat mencetak lulusan unggul yang kompetitif dan siap bersaing di era digital.
Dasmiah optimis, “Program Gratispol Pendidikan dan penguatan vokasi di Kalimantan Timur berpotensi besar melahirkan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi optimal terhadap ekonomi lokal maupun nasional.” (*)
