TITIKNOL.ID – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan signifikan.
Sejumlah regulasi strategis diterbitkan untuk memastikan percepatan pembangunan kota masa depan Indonesia tersebut.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan dan transformasi nasional.
Tak hanya itu, Presiden juga menetapkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang memperkuat arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk percepatan proyek strategis IKN.
Regulasi tersebut ditetapkan di Jakarta pada 30 Juni 2025, dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan IKN kini telah memasuki fase yang tidak bisa lagi mundur.
“We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah kini diarahkan untuk menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sesuai arahan Presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).
Basuki menambahkan, seluruh jajaran Otorita IKN bekerja dengan semangat dan optimisme tinggi untuk memastikan setiap proyek berjalan transparan dan berorientasi pada hasil nyata.
“Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” tegasnya.
Ia menjelaskan, arah pembangunan IKN sejalan dengan lima pesan kunci pembangunan nasional Presiden Prabowo, yaitu stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan SDM, ketahanan pangan, serta kesehatan masyarakat. Semua aspek tersebut diintegrasikan dalam visi besar pembangunan Nusantara.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah telah menyetujui anggaran Rp48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029.
Namun, proyek besar ini tidak semata mengandalkan dana APBN, melainkan juga menggandeng berbagai pihak melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta murni.
Hingga kini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun dari swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU.
Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan jalan, multi-utility tunnel, serta kawasan hunian di wilayah inti pemerintahan IKN.
Selain pembangunan fisik, IKN juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya.
Sebanyak 10 persen wilayah IKN dialokasikan untuk produksi pangan, dengan pendampingan terhadap 67 kelompok tani dan kelompok wanita tani dalam pengembangan pertanian berkelanjutan, pekarangan produktif, dan urban farming. (*/)
Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: IKN Masuki Titik “Point of No Return”, Rp225 Triliun Investasi Siap Mengalir
