TITIKNOL.ID, SANGATTA – Berikut adalah 4 fakta utama terkait proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2026, sebagai berikut:
- Kontraksi Anggaran Drastis:
APBD Kutim diprediksi turun hampir 50 persen, dari Rp 9,89 Triliun (2025) menjadi Rp 4,867 Triliun (2026).
Ini merupakan penurunan signifikan yang menuntut penyesuaian kebijakan fiskal daerah.
- Strategi Efisiensi, Bukan Pemangkasan:
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah efisiensi dan efektivitas anggaran, bukan pemotongan acak.
Fokus dana dialihkan ke program yang multi-efek (memiliki dampak luas terhadap ekonomi dan kesejahteraan).
- Dominasi Dana Transfer:
Struktur Pendapatan Daerah Kutim 2026 (Rp 4,867 Triliun) sangat bergantung pada dana dari pusat, dibuktikan dengan porsi Pendapatan Transfer yang mencapai Rp 4,343 Triliun.
- Prioritas Program MYC dan Kesejahteraan:
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan besar, Pemkab akan menggunakan skema Multi Years Contract (MYC).
Di sisi kesejahteraan, program unggulan seperti Bantuan RT (Rp 250 Juta) dan seragam gratis tetap menjadi prioritas utama yang harus disinkronkan dengan kemampuan fiskal yang lebih ketat.
Tantangan Besar Proyeksi APBD
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar menyusul proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Anggaran daerah ini diperkirakan anjlok hampir 50 persen, menukik tajam dari angka fantastis Rp 9,89 Triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 4,867 Triliun pada 2026.
Menyikapi “kontraksi” anggaran yang signifikan ini, Pemkab Kutim, melalui Wakil Bupati Mahyunadi, menegaskan bahwa ini bukanlah masa untuk melakukan pemangkasan, melainkan efisiensi radikal dalam penggunaan dana.
“Efisien itu kan bukan pemangkasan ya. Efisien itu ya mengefektifkan, lebih efisien lagi anggaran,” jelas Mahyunadi pada Jumat (31/10/2025).
Strategi yang ditempuh adalah memfokuskan anggaran pada program-program inti yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, termasuk inisiatif Rp 250 Juta per RT dan seragam sekolah gratis, tetap menjadi prioritas namun pelaksanaannya akan disesuaikan ketat dengan kemampuan finansial daerah.
Skema Pembangunan Jangka Panjang
Untuk proyek infrastruktur skala besar yang tidak mungkin diselesaikan dalam satu tahun anggaran, Pemkab akan menggunakan skema Multi Years Contract (MYC) atau tahun jamak.
Hal ini memastikan keberlanjutan pembangunan meskipun terjadi fluktuasi anggaran.
Mahyunadi optimis, meski anggaran turun, target capaian visi-misi seperti penyediaan 1.000 rumah layak huni selama periode kepemimpinan Ardiansyah-Mahyunadi akan tetap terpenuhi karena sudah memiliki perencanaan dan angka target yang terukur.
“Target-target capaian merupakan program. Program itu bisa gendut, bisa kurus, tinggal yang penting semua misinya tercapai,” tegasnya, menunjukkan komitmen Pemkab.
Dalam dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, Pemkab Kutim memproyeksikan total Pendapatan Daerah sebesar Rp 4,867 Triliun, yang didominasi oleh dana transfer dari pusat.
Struktur Pendapatan Daerah 2026:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 431,817 Miliar
- Pendapatan Transfer (Pusat): Rp 4,343 Triliun (mayoritas)
- Lain-lain Pendapatan Sah: Rp 91,985 Miliar
Sementara itu, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp 4,842 Triliun.
Dokumen ini kini diserahkan kepada DPRD sebagai bahan pembahasan Badan Anggaran, dengan harapan dapat diolah menjadi APBD 2026 yang lebih efisien dan efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (*)
