TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Program prioritas Rumah Layak Huni (RLH) kembali menjadi sorotan utama dalam dinamika pembangunan Kalimantan Timur tahun 2025.
Meskipun realisasi pembangunan baru mencapai sekitar 70 persen dari target awal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program ini terus berlanjut dan mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan baru.
Program RLH merupakan instrumen intervensi krusial pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang berstandar layak, sehat, dan manusiawi.
Program yang dimulai pada periode Gubernur sebelumnya, Isran Noor, kini secara resmi mendapat penguatan dan persetujuan keberlanjutan dari Gubernur Rudy Masud.
Ditopang Dana CSR dan Kerja Sama TNI
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah, menegaskan bahwa program RLH sama sekali tidak pernah dihentikan dan tetap berjalan masif tahun ini.
“Tahun ini masih berjalan, Alhamdulillah Pak Gubernur juga setuju,” ujar Irhamsyah, Sabtu (1/11/2025).
Program ini awalnya menargetkan pembangunan sekitar 508 unit rumah dari tahun 2022 hingga 2024.
Namun, hingga saat ini, baru sekitar 386 unit yang berhasil terbangun di seluruh Kaltim.
“Belum sampai target, ya baru sekitar 70 persen-an lah. Tapi ya luar biasa,” ungkapnya.
Irhamsyah mengakui, capaian ini sangat bergantung pada kontribusi dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan perusahaan penyumbang CSR agar target dapat terpenuhi secepatnya.
“Memang kita kan tergantung dari kontribusi perusahaan-perusahaan yang menyalurkan CSR-nya kepada Badan Pengelola Rumah Layak Huni,” beber Irhamsyah.
Pelaksanaan pembangunan RLH dilakukan melalui kerja sama strategis dengan pihak TNI.
Fokus Prioritas dan Perluasan Program
Dalam pelaksanaannya, fokus pembangunan RLH diprioritaskan pada kawasan yang berdekatan dengan lokasi operasional perusahaan penyumbang CSR. Ini untuk memaksimalkan efektivitas dan sinergi program.
Namun, Irhamsyah memastikan bahwa wilayah lain yang memiliki kebutuhan mendesak juga akan mendapat manfaat.
“Daerah yang prioritas itu di mana perusahaan itu berada, selebihnya nanti kita akan sebar ke daerah-daerah lain yang memang membutuhkan, seperti di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat,” pungkasnya. (*)
