TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bulungan merilis klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi publik mengenai dugaan pengeroyokan yang sempat dikaitkan dengan salah satu anggota DPRD Bulungan dari Partai Demokrat di sebuah kafe.
Ketua DPC Partai Demokrat Bulungan, Farida Silviawati, S.T, menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta keterangan langsung dari anggota yang disebut-sebut terlibat, yakni LB.
Menurut Farida, hasil permintaan keterangan internal menunjukkan bahwa LB tidak mengetahui persoalan apa pun saat mendatangi lokasi kejadian.
Ia datang ke tempat tersebut setelah menerima ajakan untuk ngopi bersama rekannya sesama anggota dewan, SM, tanpa mengetahui adanya potensi konflik.
Sesampainya di lokasi, ujar Farida, LB baru sempat duduk ketika peristiwa pemukulan tiba-tiba terjadi.
Dalam kejadian itu, LB justru disebut berusaha melerai, bukan terlibat dalam tindak kekerasan.
“Partai Demokrat tidak mentolerir segala bentuk kekerasan. Kami meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tegas Farida, Sabtu (15/11/2025).
DPC Partai Demokrat Bulungan memastikan bahwa penanganan kasus ini sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Pemeriksaan pun masih berlangsung terhadap seluruh pihak yang terkait.
DPC juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi kondusif, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan menunggu hasil resmi dari proses penyelidikan.
“Pernyataan ini kami sampaikan untuk menghindari simpang siur informasi dan memberikan kejelasan kepada publik,” tutup Farida.
Tanggapan Ketua DPRD Bulungan
Lembaga DPRD Kabupaten Bulungan akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait mencuatnya kabar yang mengaitkan dua anggota dewan, berinisial LB dan AH, dalam insiden keributan di sebuah kafe beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran internal. Dari hasil klarifikasi tersebut, keduanya dinyatakan tidak terlibat dalam aksi pemukulan seperti yang ramai diberitakan.
Menurut Riyanto, keberadaan LB dan AH di lokasi kejadian pada Kamis, 13 November 2025, bukanlah bagian dari peristiwa yang kemudian memicu kegaduhan. LB bahkan menyampaikan bahwa dirinya datang ke kafe untuk menghadiri pertemuan kecil dengan rekan sesama anggota dewan dan sejumlah perwakilan kelompok tani.
“Penjelasan dari LB sangat tegas. Ia tidak mengetahui adanya perselisihan yang sedang berlangsung. Saat keributan meletus, ia justru mencoba menenangkan suasana,” ujar Riyanto.
Ia menambahkan bahwa pemicu pertikaian diduga berasal dari pihak yang tidak ada hubungannya dengan dua anggota DPRD tersebut. Karena itu, Riyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlibatan nama lembaga legislatif dalam polemik ini.
“Kami menyadari kegaduhan ini menimbulkan persepsi yang tidak sehat. Namun kami pastikan, kedua anggota tersebut tidak memiliki kepentingan dalam peristiwa itu,” katanya.
Dukung Penegakan Hukum
Wakil Ketua II DPRD Bulungan, Tasa Gung, menyatakan bahwa lembaga legislatif menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada aparat kepolisian.
“Kami menghormati proses penyidikan. Biarkan pihak kepolisian bekerja sesuai prosedur,” ujarnya, menekankan komitmen DPRD terhadap penegakan hukum yang adil.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bulungan, Sunaryo, menegaskan bahwa hasil klarifikasi turut memastikan LB dan AH tidak melakukan tindakan fisik terhadap siapa pun. BK justru menemukan bahwa kehadiran keduanya di lokasi bertujuan untuk meredam suasana.
“Dari keterangan langsung, keduanya menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat memukul. Fokus mereka adalah mencegah situasi semakin kacau,” jelas Sunaryo.
Ia juga mengingatkan publik agar tidak menilai lembaga DPRD Bulungan secara keseluruhan dari satu insiden yang belum memiliki kesimpulan hukum.
Untuk menjaga marwah lembaga, DPRD Bulungan telah mengadakan rapat internal guna memastikan kejadian serupa tidak kembali berimbas pada citra institusi.
“Nama baik lembaga harus tetap dijaga. Kami tidak ingin opini yang belum tentu benar merusak kepercayaan publik,” tutup Riyanto. (*)
