TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Dedikasi guru, pahlawan tanpa tanda jasa, mendapat apresiasi istimewa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Ini langkah hadiah manis di Hari Guru Nasional (HGN) tahun ini, Pemprov Kaltim menargetkan kenaikan insentif bulanan bagi guru honorer menjadi Rp1 juta mulai tahun depan.
Komitmen penuh ini disampaikan oleh Gubernur Kaltim, Rudy Masud, usai memimpin upacara peringatan HGN di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/11/2025).
Menurut Gubernur Rudy Mas’ud, peningkatan insentif adalah bentuk penghargaan setinggi-tingginya atas peran guru sebagai pilar utama dalam membentuk karakter generasi muda.
“Guru kita adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan sepanjang masa. Karena mereka-lah kita bisa seperti sekarang,” ucapnya penuh haru.
Saat ini, Pemprov Kaltim sudah memberikan insentif sebesar Rp500 ribu per bulan kepada guru honorer, angka yang sudah lebih tinggi dibandingkan insentif dari pemerintah pusat yang berkisar Rp300 ribu.
“Targetnya, mudah-mudahan bisa Rp1 juta untuk guru-guru non-ASN. Mohon doanya kalau APBD kita mencukupi,” kata Rudy Masud, berharap agar kemampuan anggaran 2026 dapat merealisasikan target mulia ini.
Payung Hukum untuk Guru
Selain peningkatan kesejahteraan, Gubernur Rudy Masud juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan restorative justice.
Dukungan ini muncul sebagai respons atas maraknya kasus di mana guru tersangkut persoalan hukum saat menjalankan tugas mendidik dan mendisiplinkan siswa.
Kebijakan yang digagas melalui kerja sama Kemendikdasmen dan Polri ini diharapkan dapat menjadi ruang damai untuk menyelesaikan kasus di lingkungan sekolah secara musyawarah, tanpa perlu langsung berujung pada proses pidana.
“Ini penting untuk melindungi guru, agar tidak mudah dipidanakan saat menjalankan tugas mendisiplinkan siswa,” tegas Rudy.
Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 600 hingga 700 guru honorer yang tetap mengabdi meski belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Mereka ini sementara dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
“Yang belum memenuhi syarat (P3K) masih sekitar 600–700 orang. Kebutuhan guru honorer masih tinggi,” jelas Rahmat.
Mengenai perlindungan hukum, Ketua PGRI Kaltim, Yonathan Palinggi, meyakinkan bahwa profesi guru tidak sendirian.
PGRI telah menyiapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk pendampingan.
“PGRI juga memiliki MoU dengan Kapolri yang telah diturunkan hingga ke Polda, Polres, dan Polsek. Tujuannya, setiap masalah di sekolah tidak langsung diproses hukum, tetapi diselesaikan terlebih dahulu secara internal,” tambah Yonathan, menunjukkan komitmen organisasi dalam mengedepankan mediasi.
Siapkan Formasi Guru Besar-besaran
Semangat Hari Guru juga menjalar ke tingkat kota. Dalam perayaan HGN di BSCC Dome Balikpapan, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengumumkan rencana rekrutmen besar-besaran 500 hingga 600 guru dan tenaga kependidikan (tendik) pada tahun 2026.
Rahmad menyatakan bahwa kebutuhan tambahan tenaga pengajar ini sangat mendesak, terutama untuk jenjang SD dan SMP. Rekrutmen dijanjikan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang transparan.
“Seluruh pembiayaan untuk formasi guru baru, baik ASN maupun non-ASN (PKKK) akan ditanggung melalui APBD Kota Balikpapan,” ujarnya, menunjukkan keseriusan Pemkot dalam mengatasi kekurangan guru dan memperhatikan kesejahteraan.
Penghargaan dan harapan yang tinggi di Hari Guru Nasional 2025 ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi seluruh tenaga pendidik, baik di tingkat provinsi maupun kota.
(*)
