TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Manuver agresif Partai Gerindra yang sukses merekrut sejumlah kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dari partai lain ditanggapi dengan santai oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut Sekretaris DPW PKS Kaltim, Wasis Riyanto, langkah Gerindra tersebut adalah dinamika yang wajar dalam strategi politik jangka panjang.
Ia melihat upaya ini sebagai langkah logis partai untuk menguatkan mesin pemenangan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Wasis menjelaskan bahwa fenomena perpindahan ini tidak terlepas dari status Gerindra sebagai partai penguasa di tingkat pusat.
Daya tarik ini dinilai secara otomatis meningkatkan pengaruh dan membuat Gerindra menjadi magnet di mata tokoh-tokoh daerah.
“Suatu kewajaran ya. Partai politik dengan dukungan, misalnya kepala daerah sebagai kader di partainya, tentunya nanti kekuatan partai politik tersebut akan semakin kuat,” ujarnya.
Wasis melihat ini sebagai upaya mengkapitalisasi posisi strategis kepala daerah untuk mengumpulkan suara.
PKS Fokus pada ‘Partai Kader’
Menanggapi kepindahan Bupati Penajam Paser Utara (dari Nasdem) dan Bupati Kutai Kartanegara (dari PDIP) ke Gerindra, PKS memilih untuk mengambil pendekatan yang berbeda. Sebagai partai yang dikenal kuat berbasis kader, PKS memilih fokus pada penguatan internal dan optimalisasi pejabat publik yang sudah mereka miliki.
“Bagi PKS sendiri, PKS kan dikenal sebagai partai kader, dan memang selama ini juga minim lah bisa dikatakan tokoh-tokoh partainya yang non-kader,” ungkap Wasis.
Saat ini, PKS Kaltim memiliki dua kepala daerah, yakni Bupati Berau dan Bupati Kutai Timur.
Strategi PKS ke depan adalah memperkuat basis dukungan di dua kabupaten tersebut sambil terus memelihara komunikasi politik di daerah-daerah lain.
Untuk mencegah kasus “pembajakan” kader atau kepala daerah seperti yang dialami partai lain, PKS menekankan pentingnya komunikasi internal yang solid.
Wasis menegaskan bahwa kunci menjaga loyalitas adalah melalui komunikasi dua arah yang baik, koordinasi, dan kerja sama yang erat antara pejabat publik dengan struktur partai.
“Agar kita tetap bersama-sama menyatukan visi, menyamakan misi, langkah gerak,” tegasnya, menunjukkan bahwa bonding (ikatan) antar-kader menjadi prioritas utama.
Selain itu, PKS juga menginstruksikan anggota legislatifnya untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Anggota Dewan PKS didorong untuk lebih sering turun ke lapangan, melakukan advokasi, dan memastikan aspirasi publik diwujudkan menjadi kebijakan yang bermanfaat.
Wasis berharap, semua manuver politik yang dilakukan oleh partai manapun harus bertujuan untuk perbaikan bangsa dan memberikan solusi bagi masyarakat, bukan justru menambah ketidakpuasan publik. (*)
