TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun 2026 berjalan lebih lambat dari biasanya.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyebut keterlambatan tersebut dipicu perubahan fiskal nasional yang berdampak pada daerah.
Menurutnya, pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat struktur anggaran daerah turun cukup besar dan membutuhkan penyesuaian ulang.
“Penurunan APBD sampai Rp1 triliun ini sangat besar dampaknya. Jadi perlu waktu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” ujar Raup, Minggu (30/11/2025).
Ia memastikan DPRD akan mempercepat proses pembahasan agar seluruh tahapan selesai sesuai jadwal.
“Kami kerja maraton untuk menuntaskan ini,” ucapnya.
Raup menegaskan bahwa setiap pos anggaran sedang dicermati secara detail, termasuk belanja rutin.
Meski kondisi fiskal menurun, ia menilai pembangunan tetap perlu berjalan, meski tidak sebanyak tahun sebelumnya.
“Item per item tetap dibahas. Termasuk belanja rutin. Pembangunan tetap harus ada, hanya skalanya menyesuaikan kondisi fiskal,” katanya.
Dalam rancangan APBD yang telah disampaikan, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,48 triliun dengan belanja Rp1,47 triliun.
Sementara itu, pembiayaan daerah sebesar Rp13,78 miliar dialokasikan untuk pembayaran pokok pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sehingga struktur APBD berada pada posisi zero defisit.
“Belanja rutin dan tunjangan pegawai masih dipertahankan. Kita masih menunggu finalisasi pembahasan,” tutup Raup.
(TN01/Advertorial)
