Investasi Rp 600 triliun dimulai! Dari Jakarta hingga pelosok daerah, pemerintah gerak cepat atasi darurat sampah lewat 34 titik proyek strategis. Apakah kotamu salah satunya?
TITIKNOL.ID, JAKARTA – Pemerintah tancap gas memulai revolusi pengelolaan limbah di awal tahun ini.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur Waste-to-Energy atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) akan segera dilaksanakan di 34 titik strategis yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
Proyek ambisius ini menyasar wilayah-wilayah dengan “darurat sampah”, yakni daerah yang memproduksi limbah harian rata-rata di atas 1.000 ton.
Langkah ini diambil sebagai solusi konkret untuk melenyapkan gunungan sampah yang selama ini memicu masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kami bergerak cepat. Di lokasi yang sampahnya sudah menembus 1.000 ton per hari, penanganan instan sangat diperlukan agar sampah tidak sekadar menumpuk, tapi diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat,” tegas Prasetyo di Hambalang, Selasa (6/1/2026).
Pembangunan PSEL ini bukan proyek tunggal. Ini adalah bagian dari 18 proyek hilirisasi strategis yang dijadwalkan mulai groundbreaking pada kuartal pertama (Januari–Maret) 2026.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait proyek ini:
- Investasi Raksasa:
Total nilai investasi untuk 18 proyek hilirisasi mencapai Rp 600 triliun.
- Komando Tunggal:
Realisasi dana dan pelaksanaan proyek akan dipimpin langsung oleh Danantara Indonesia.
- Teknologi Ramah Lingkungan:
PSEL akan mengonversi sampah non-daur ulang menjadi sumber energi alternatif berupa listrik maupun panas.
Beralih dari Batu Bara ke Gas Alternatif
Tak hanya urusan sampah, pemerintah juga serius menekan ketergantungan pada energi konvensional. Prasetyo mengungkapkan bahwa proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) akan segera dimulai.
Teknologi ini memungkinkan batu bara kalori rendah disulap menjadi gas alternatif.
Tujuannya jelas, mengurangi impor LPG dan memperkuat kemandirian energi nasional.
Selain sektor energi, pemerintah juga menyiapkan program serupa untuk menyokong kedaulatan di sektor pertanian.
(*)
