APBD Samarinda merosot Rp2 triliun, Wali Kota Andi Harun ambil langkah ekstrem: ‘Kita bisa rapat tanpa snack, asal jalan rusak tetap diperbaiki!’ Beranikah Anda mengintip daftar penghematan gila-gilaan Pemkot tahun ini?
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Peringatan Hari jadi Kota Samarinda ke-358 tahun 2026 terasa sangat berbeda.
Jika tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda rutin menggelar pesta rakyat yang meriah, tahun ini kemewahan tersebut ditiadakan.
Agenda peringatan hanya dipusatkan pada Rapat Paripurna di DPRD Kota Samarinda.
Langkah berani ini diambil Walikota Samarinda, Andi Harun, sebagai respons atas penyusutan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memicu merosotnya Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Struktur APBD di seluruh Indonesia, termasuk Samarinda, sangat terpengaruh. APBD kita yang tahun lalu mencapai Rp5,8 triliun, kini turun drastis ke angka Rp3 triliun lebih. Ada penurunan hampir Rp2 triliun,” ungkap Andi Harun usai Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Rabu (21/1/2026) malam.
Menghadapi defisit anggaran yang besar, Andi Harun memilih jalan pedang dengan memangkas belanja rutin demi menyelamatkan pelayanan dasar masyarakat.
Berikut adalah tiga poin efisiensi ekstrem yang diterapkan:
Pemangkasan Total Perjalanan Dinas Anggaran perjalanan dinas untuk 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretariat Kota dipangkas habis-habisan.
Dari yang sebelumnya mencapai puluhan miliar, kini hanya tersisa Rp7 miliar untuk seluruh instansi.
Diet Anggaran Makan dan Minum Anggaran konsumsi dipotong hingga 80 persen.
Rapat internal pemerintahan kini dilarang menyediakan kudapan (snack) maupun makan minum, kecuali jika melibatkan tamu dari luar daerah.
Penghapusan Seremonial Mewah HUT Kota Acara hiburan di lapangan parkir GOR Segiri ditiadakan.
“Biaya peringatan HUT itu berkisar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar. Anggaran sebesar itu lebih bermanfaat jika dialihkan untuk rehabilitasi jalan sepanjang 500-600 meter,” tegas Walikota Andi Harun.
Masyarakat Tetap jadi Prioritas Utama
Walikota Andi Harun menegaskan bahwa pengorbanan di sektor belanja rutin dilakukan agar hak masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak terganggu.
Ia menginginkan aparatur pemerintah mengubah pola pikir dalam mengelola keuangan negara.
“Masa cara belanja kita saat punya uang Rp5,8 triliun sama dengan saat uang kita Rp3 triliun? Tentu harus ada yang dikorbankan. Yang kita korbankan bukan belanja publik, tapi perjalanan dinas dan biaya makan minum. Kita tetap bisa rapat tanpa snack,” ujarnya.
Meski kondisi keuangan saat ini sulit, Andi Harun optimistis langkah pengetatan ikat pinggang ini akan memperkuat postur anggaran pada tahun 2027.
Ia berharap efisiensi ini menjadi standar baru atau platform berhemat bagi jajaran Pemkot Samarinda secara permanen.
“Tujuannya agar APBD kita kembali kuat di tahun 2027. Kalaupun nanti anggaran kembali normal, standar berhemat ini tetap kita pakai. Perjalanan dinas harus yang benar-benar berdampak,” pungkasnya. (*)
