TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pembangunan dua taman tematik di Kecamatan Babulu dan Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang semula direncanakan terealisasi pada 2026 ditunda.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU Riviana Noor, menyebut penundaan dipicu kebijakan rasionalisasi dan efisiensi anggaran daerah, meski proyek tersebut masuk dalam visi misi kepala daerah dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Perencanaannya sudah kami susun sejak 2025, termasuk kesiapan lahannya. Tapi kondisi anggaran membuat fisiknya belum bisa dilaksanakan,” kata Riviana Noor, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, secara teknis pembangunan taman tematik seharusnya bisa mulai direalisasikan tahun ini.
Namun kebijakan penyesuaian keuangan daerah memaksa proyek tersebut ditunda sementara.
“Harusnya sudah berjalan, tapi karena rasionalisasi dan efisiensi, pelaksanaannya kita tunda dulu,” ujarnya.
Disperkimtan membuka peluang pembangunan taman tematik baru dapat direalisasikan pada 2027, mengingat program tersebut merupakan mandat RPJMD yang wajib diwujudkan.
“Karena masuk RPJMD, mau tidak mau tetap harus ada. Lahannya sudah kami siapkan, baik di Babulu maupun Waru,” tegas Riviana yang akrab disapa Pipin.
Untuk mendukung realisasi, Disperkimtan telah menyiapkan desain awal taman tematik dan membuka ruang keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Bukan hanya pemerintah yang membangun. Kami dorong partisipasi perusahaan. Desain dari kami, perusahaan bisa berkontribusi sesuai konsep,” jelasnya.
Disperkimtan menyiapkan lahan sekitar satu hektare di Kecamatan Babulu dan dua hektare di Kecamatan Waru.
Seluruh lokasi berada di tepi jalan utama, menyesuaikan posisi PPU sebagai jalur lintas kabupaten, kota, hingga provinsi.
“Lokasinya strategis, di pinggir jalan. Itu yang kami pertimbangkan sejak awal,” katanya.
Adapun kebutuhan anggaran awal diperkirakan mencapai Rp6 miliar.
Namun jika mengacu pada desain secara menyeluruh, total biaya pembangunan diperkirakan bisa lebih besar.
“Seharusnya sudah mulai dianggarkan tahun depan karena masuk RPJMD. Tapi kembali lagi, semua tergantung kondisi keuangan daerah,” tandasnya.
(TN01)
