Seberapa demokratis Kalimantan Timur saat ini? Bersama akademisi hingga partai politik, DPRD Kaltim mulai membedah rapor demokrasi kita. Ternyata, ada poin-poin krusial yang harus diperbaiki demi pemerintahan yang lebih transparan

TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, menghadiri agenda strategis Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur.

Kegiatan yang berlangsung di Samarinda ini menjadi wadah krusial untuk mengevaluasi sekaligus memetakan kualitas demokrasi di wilayah “Benua Etam”.

FGD kali ini didesain secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, perwakilan partai politik, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

Kehadiran berbagai unsur ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang komprehensif terhadap capaian demokrasi di lapangan.

Ukur Kinerja Daerah

Dalam arahannya, Selamat Ari Wibowo menekankan bahwa angka yang dihasilkan dalam Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar data statistik, melainkan rujukan penting bagi kebijakan pemerintah daerah.

Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kualitas demokrasi di daerah Kalimantan Timur. 

“Karena sifatnya yang kompleks, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan di setiap indikator,” tegas Selamat.

Ia menambahkan bahwa peningkatan IDI tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan harus melalui integrasi kerja keras antara eksekutif, legislatif, dan partisipasi publik.

Lebih lanjut, Selamat Ari Wibowo menyampaikan bahwa DPRD Kaltim melalui Komisi I secara konsisten memberikan dukungan penuh terhadap penguatan peran lembaga demokrasi.

Komitmen ini diwujudkan melalui dorongan terhadap:

• Partisipasi Politik: Memastikan akses luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik.
• Transparansi Pemerintahan: Mendorong tata kelola yang bersih dan akuntabel.
• Fungsi Pengawasan: Memperkuat peran lembaga legislatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Melalui kolaborasi yang erat dan sosialisasi yang intensif ke berbagai lapisan masyarakat, capaian IDI Kalimantan Timur diharapkan tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga berdampak pada kualitas kehidupan bernegara yang lebih sehat.

Harapan bersama adalah terwujudnya demokrasi yang semakin berkualitas, inklusif, dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi aspirasi masyarakat.

“Demi kemajuan Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)