TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengunci target belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027, setelah porsinya saat ini sudah mendekati 45 persen.
Kepala BKPSDM PPU, Khairuddin, menyebut angka belanja pegawai yang tinggi berisiko menekan ruang fiskal daerah.
“Belanja pegawai kita sudah hampir 45 persen. Dengan kondisi itu, kemungkinan kita tidak perlu menerima CPNS 2026,” kata Khairuddin, Senin (13/4/2026).
Langkah itu menjadi salah satu opsi untuk menekan beban anggaran agar tidak terus melebar.
Khairuddin menilai, penerimaan tetap dimungkinkan secara terbatas, khusus untuk formasi yang benar-benar mendesak.
“Kalau pun ada, itu untuk kebutuhan esensial seperti dokter spesialis dan penunjang layanan yang urgent,” katanya.
Ia menyampaikan jumlah pegawai di lingkungan Pemkab PPU saat ini relatif mencukupi.
Bahkan, masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, terutama penataan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Data BKPSDM mencatat, total PNS di PPU mencapai 3.319 orang, PPPK penuh waktu 1.427 orang, dan PPPK paruh waktu 1.698 orang.
“Kalau melihat analisis kebutuhan, kita ini sudah cukup. Tinggal bagaimana memaksimalkan yang ada, termasuk PPPK paruh waktu,” jelasnya.
Pemkab juga mewaspadai potensi penumpukan pegawai jika rekrutmen CPNS tetap dibuka, sementara persoalan penataan tenaga PPPK belum tuntas.
“Jangan sampai menambah beban baru, sementara yang ada belum selesai. Belanja pegawai seharusnya tidak lebih dari 30 persen. Sebisa mungkin daerah meminimalkan pembengkakan anggaran,” tandasnya.
(TN01)
