SAMARINDA, TITIKNOL.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, angkat bicara terkait kebijakan redistribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berdampak pada puluhan ribu warga. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak akan lari dari tanggung jawab.
Tercatat ada sebanyak 49.742 warga tidak mampu di Samarinda yang terdampak kebijakan pengalihan beban pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ke pemerintah kota.
Andi Harun menyatakan, meski kebijakan ini menjadi beban baru bagi anggaran daerah, pihaknya siap pasang badan demi menjamin layanan kesehatan warga tetap berjalan.
“Kalau pada akhirnya Pemprov bilang tetap harus diambil Pemkot, saya akan ambil 49.742 itu,” tegas Andi Harun kepada awak media, Selasa (14/4/2026).
Meski menyatakan kesiapannya, Andi Harun menekankan perlunya koordinasi yang lebih matang. Ia berharap ada solusi yang lebih terukur agar transisi anggaran tidak mengganggu pos pembangunan lainnya.
Sebagai langkah diplomatis, orang nomor satu di Samarinda ini mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Pemprov Kaltim. Isinya adalah permohonan penundaan pemberlakuan kebijakan tersebut.
“Saya sudah minta tolong ditunda sampai 2027. Ayo kita rapat bersama, kita atur baik-baik,” ungkapnya.
Andi Harun juga menyoroti diksi yang digunakan dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, pada 5 April lalu. Menurutnya, istilah “redistribusi” kurang tepat untuk menggambarkan kondisi yang terjadi.
Ia menilai isi surat tersebut bukan sekadar pemberitahuan biasa, melainkan sebuah ketetapan yang memindahkan beban finansial ke daerah.
“Betulkah itu redistribusi? Itu namanya pengalihan beban,” cetus Andi Harun dengan nada tegas.
Di akhir pernyataannya, Andi Harun kembali memastikan bahwa negara akan tetap hadir untuk masyarakat miskin di Samarinda, terlepas dari polemik administratif yang sedang berlangsung. Namun, ia ingin warga memahami bahwa ada perubahan skema pembiayaan yang sedang dipaksakan.
“Tapi ingat seluruh warga Samarinda, itu (pembiayaan) dikembalikan ke Pemkot,” pungkasnya. (advertorial)
