TITIKNOL.ID – Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penetapan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.
Apresiasi atas penetapan desain tersebut disampaikan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan kawasan legislatif pada Senin (20/4/2026).
Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk meninjau langsung kesiapan serta progres pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di kawasan IKN.
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden terkait penyempurnaan desain.
Dalam proses perancangannya, dilakukan studi banding ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir guna menghasilkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, serta mencerminkan identitas kebangsaan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa desain kawasan mengusung filosofi kuat yang mencerminkan karakter kelembagaan negara.
“Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif pada 2027, paling lambat semester I 2028. Filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai desain kawasan tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
Ia juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN yang kini mulai menunjukkan hasil nyata, dari tahap perencanaan hingga realisasi fisik seperti bandara, Istana Wakil Presiden, dan Masjid Negara.
Pengesahan desain kawasan ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan IKN, khususnya dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang kokoh, terintegrasi, dan berwibawa. (*/)
