TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mendorong percepatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha di Wilayah Provinsi Kaltara yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6/2026).
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Gubernur Kaltara bersama DPRD Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta para pimpinan perusahaan di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Dalam arahannya, Ingkong menegaskan seluruh pihak harus segera merealisasikan berbagai komitmen yang telah disepakati agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
”Saya ingin kita menyamakan dan menindaklanjuti apa yang telah disepakati saat pertemuan dengan investor besar di Jakarta. Kerja sama dan kolaborasi ini penting untuk membangun Kaltara,” ujar Ingkong.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi menuntut pemerintah mencari terobosan baru, termasuk memperkuat kemitraan dengan dunia usaha melalui pemanfaatan program CSR.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menyusun program prioritas yang terintegrasi dengan visi dan misi pembangunan daerah.
Program tersebut nantinya akan ditawarkan kepada perusahaan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan Kalimantan Utara.
”Kita minta seluruh perangkat daerah membuat program tuntas yang terintegrasi dengan visi dan misi prioritas gubernur. Nantinya akan kita tawarkan kepada perusahaan pertambangan, perkebunan dan kehutanan,” tegasnya.
Program yang diprioritaskan mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang dinilai menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai wilayah Kaltara.
Selain membahas optimalisasi CSR, rakor juga menyoroti penertiban pajak dan retribusi sektor industri, khususnya terkait legalitas serta kepatuhan perusahaan dalam pelaporan alat berat yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara.
Ingkong meminta seluruh OPD segera mendata kebutuhan pembangunan di lima kabupaten/kota sekaligus melakukan verifikasi terhadap data alat berat milik perusahaan guna memastikan seluruh kewajiban perpajakan daerah telah dipenuhi.
”Nanti kita akan turun bersama untuk mengecek data alat berat perusahaan, apakah sudah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya,” jelasnya.
Untuk memperkuat koordinasi di lapangan, Wagub Ingkong dijadwalkan memimpin langsung kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha semakin kuat sehingga program CSR dapat lebih tepat sasaran, mendukung pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara. (advertorial/dkisp)
