TITIKNOL.ID, KALTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Upaya tersebut ditunjukkan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melalui pertemuan dengan Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (22/6).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Zainal didampingi Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, S.H., untuk memperjuangkan berbagai program penguatan UMKM yang dinilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kaltara.
Di hadapan Wamen UMKM, Gubernur memaparkan bahwa jumlah UMKM di Kaltara saat ini telah mencapai 51.840 unit usaha.
Sektor tersebut berkontribusi sebesar 5,51 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah setiap tahunnya.
Meski menunjukkan pertumbuhan positif, Gubernur mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM.
Mulai dari rendahnya daya saing, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, minimnya hilirisasi produk, hingga kurangnya infrastruktur pendukung usaha.
“Kami telah memetakan beberapa isu strategis yang membutuhkan intervensi dan dukungan bersama agar sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kaltara mampu naik kelas dan berkembang lebih cepat,” ujar Zainal.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Kaltara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM RI untuk merealisasikan sembilan program prioritas.
Program tersebut meliputi sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, business matching dengan lembaga keuangan, bantuan alat produksi, fasilitasi pendamping UMKM, pembangunan Plaza UMKM, fasilitasi promosi, penguatan Rumah Kemasan, serta pengembangan Galeri Dekranasda.
Jika mendapat dukungan pemerintah pusat, program tersebut diproyeksikan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru senilai Rp102 miliar per tahun.
Selain itu, diperkirakan dapat membuka sekitar 1.000 lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing produk lokal.
Tak hanya itu, Pemprov Kaltara juga menargetkan lahirnya 50 produk ekspor baru, penerbitan 240 sertifikasi halal, 200 hak kekayaan intelektual (KI), serta mendorong 1.000 UMKM masuk ke ekosistem pasar modern dan digital.
Untuk mendukung realisasi program tersebut, Pemprov Kaltara telah menyiapkan berbagai langkah strategis.
Di antaranya penguatan regulasi, penyediaan basis data UMKM yang akurat, kesiapan operasional Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di kawasan Hutan Kota Bundahayati sebagai lokasi pembangunan Plaza UMKM.
Paparan yang disampaikan Gubernur Zainal mendapat respons positif dari Wakil Menteri UMKM RI.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli mendatang guna meninjau langsung kesiapan program dan infrastruktur pendukung yang telah disiapkan pemerintah daerah. (Advertorial)
