TITIKNOL.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menilai kontribusi perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayahnya masih belum sebanding dengan dampak operasional yang ditimbulkan, khususnya terhadap infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mudyat usai mengikuti rangkaian Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, selama ini kontribusi perusahaan lebih banyak diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), namun belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
Mudyat menjelaskan, aktivitas perusahaan sawit memberikan beban besar terhadap infrastruktur, terutama penggunaan jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa untuk mobilisasi tandan buah segar (TBS) dan crude palm oil (CPO) menggunakan kendaraan bertonase tinggi.
”Dampak operasionalnya sangat besar, terutama kendaraan bertonase tinggi yang setiap hari mengangkut TBS maupun CPO melalui jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa. Kondisi ini tentu mempercepat kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan kerusakan infrastruktur tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Perusahaan sawit, kata Mudyat, juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga serta mendukung pembangunan sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
”Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang menikmati manfaat dari keberadaan infrastruktur daerah,” tegasnya.
Sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Mudyat berharap industri kelapa sawit mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, tidak hanya melalui penyerapan tenaga kerja dan program CSR, tetapi juga melalui keterlibatan nyata dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, kelapa sawit merupakan aset strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara adil dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Sejalan dengan tema Rapat Koordinasi Nasional AKPSI 2026, “Sawit untuk Rakyat”, Mudyat mengajak perusahaan perkebunan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan masyarakat agar manfaat industri sawit dapat dirasakan secara merata.
”Semangat Sawit untuk Rakyat harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Selama ini masih banyak perusahaan yang cenderung bersifat eksklusif, sehingga manfaat keberadaan perkebunan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat di sekitarnya,” pungkasnya. (*/)
