TITIKNOL.ID, KALTIM – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr H Rudy Mas’ud menegaskan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) harus dimanfaatkan sebagai alat kontrol dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
“SIPD ini bukan sebatas memenuhi kewajiban administrasi,” kata Rudy Mas’ud saat Rapat Koordinasi Pendalaman Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Provinsi Kaltim bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah IV di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (23/9/2026).
Gubernur yang akrab disapa Harum itu meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RKPD, Renja, RPJMD, KUA-PPAS hingga RKA dan DPA, tersusun secara sinkron.
“Jangan ada program yang tiba-tiba muncul ketika sudah masuk tahap penganggaran,” tegasnya.
Menurut Rudy, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus berperan sebagai kompas dalam memastikan perencanaan antar-OPD tetap berada pada arah pembangunan yang sama.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan alokasi anggaran.
“Kalau data kemiskinan, stunting, kondisi jalan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai indikator pembangunan lainnya tidak akurat, bagaimana kita bisa menentukan anggaran dengan tepat,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Kaltim didorong membangun satu data dan satu arah kebijakan. Rudy menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berdasarkan realisasi anggaran, tetapi juga outcome atau manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain Bappeda, Rudy meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) turut memperkuat pengawalan terhadap seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan RKA, penatausahaan hingga pertanggungjawaban.
Seluruh tahapan tersebut, kata dia, harus berjalan sesuai jadwal agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun.
“Jangan sampai pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun karena proses anggaran terlambat. Karena dapat memengaruhi kualitas pekerjaan dan penyerapan anggaran,” pungkas Harum. (*/)
Gubernur Rudy Mas’ud Tegaskan SIPD-RI Harus Jadi Alat Kontrol Perencanaan dan Anggaran
