TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dampak temuan material berminyak di kawasan perairan dan pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai dirasakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan pencari udang pape. Aktivitas melaut yang menjadi sumber penghasilan harian mereka sempat terganggu selama beberapa hari.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin.
Ia menilai, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pembersihan material dan pemulihan lingkungan, tetapi juga harus menyentuh nasib masyarakat yang kehilangan kesempatan mencari nafkah.
Menurut Jamaluddin, dampak material berminyak terhadap kondisi perairan membuat nelayan tidak bisa menjalankan aktivitas penangkapan udang seperti biasanya.
Bahkan, hasil tangkapan yang diperoleh pun dikhawatirkan mengalami penurunan kualitas.
”Pada saat masih di air, itu memengaruhi dan merugikan nelayan. Air menjadi berminyak. Nelayan yang biasanya mencari udang pape beberapa hari tidak bisa seperti biasa,” ungkapnya.
Situasi tersebut semakin merugikan karena terjadi ketika nelayan tengah memasuki musim mencari udang pape.
Selain aktivitas yang terhenti, kualitas hasil tangkapan juga menjadi persoalan tersendiri.
”Kalau pun ada udang, itu berminyak. Kualitasnya menjadi jelek. Bahkan beberapa hari itu udangnya juga tidak ada,” jelas Jamaluddin.
Ia mengakui langkah cepat perusahaan-perusahaan terkait dalam melakukan penanganan di lokasi patut diapresiasi.
Upaya pengambilan material, pembersihan hingga penetralan kawasan dinilai menjadi langkah penting untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.
”Saya apresiasi perusahaan yang ada ini karena cepat tanggap untuk segera mengantisipasi, mengambil, membuang, dan melakukan penetralan lokasi,” katanya.
Namun, Jamaluddin mengingatkan agar respons perusahaan tidak hanya berorientasi pada penanganan teknis.
Menurutnya, komunikasi dan pendekatan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan yang beroperasi di kawasan Pertamina.
Ia menyayangkan apabila dalam situasi seperti ini perusahaan justru terkesan saling melempar tanggung jawab.
Padahal, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kondisi dan kerugian yang mereka alami mendapat perhatian.
Jamaluddin menegaskan, pendekatan kepada warga tidak harus diawali dengan pengakuan perusahaan atas asal-usul material berminyak tersebut.
Penelusuran sumber material tetap dapat berjalan, tetapi komunikasi dengan masyarakat seharusnya tidak ditunda.
”Bukan kita minta kamu mengakui itu barangmu. Tetapi setidaknya ada upaya pendekatan emosional, pendekatan humanis kepada masyarakat tempat kejadian,” tegasnya.
Ia menilai, perusahaan bisa mengambil langkah sederhana dengan menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang terjadi, sekaligus menjelaskan bahwa proses penelusuran sumber material masih berlangsung.
Sikap tersebut setidaknya dapat menunjukkan kepedulian dan mencegah masyarakat merasa diabaikan.
Lebih jauh, Jamaluddin mengungkapkan hingga wawancara dilakukan belum ada kompensasi yang diterima nelayan terdampak.
Ia memahami kemungkinan adanya kekhawatiran perusahaan bahwa pemberian kompensasi akan ditafsirkan sebagai pengakuan atas kepemilikan atau sumber material tersebut.
Meski begitu, ia mendorong perusahaan-perusahaan terkait untuk mempertimbangkan bantuan bersama bagi nelayan yang mata pencahariannya sempat terhenti.
”Kalau saya, sebenarnya menghimbau perusahaan-perusahaan ini bisa bersama-sama membantu. Tidak harus masyarakat luas, tetapi khusus nelayan yang beberapa hari tersendat mata pencahariannya,” ujarnya.
Jamaluddin berharap penyelesaian persoalan material berminyak di perairan PPU tidak hanya diukur dari keberhasilan membersihkan kawasan terdampak.
Pemulihan kondisi ekonomi nelayan juga perlu mendapat perhatian agar masyarakat pesisir tidak menanggung sendiri kerugian akibat insiden tersebut. (Advertorial)
Nelayan Pencari Udang Pape di PPU Terdampak Material Berminyak, DPRD Minta Perusahaan Bantu Warga
