TITIKNOL.ID, PENAJAM – Krisis air bersih akibat musim kemarau panjang terus menekan warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU mendesak Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Danum Taka untuk bergerak cepat dan tidak terjebak dalam proses perancangan yang memakan waktu lama.
DPRD PPU menegaskan bahwa dalam mengatasi krisis ini, faktor kecepatan eksekusi di lapangan harus menjadi prioritas utama.
Pasalnya, masyarakat kini harus menanggung beban ekonomi lebih berat karena terpaksa mengeluarkan biaya ekstra demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, mengingatkan agar rencana penanganan air bersih tidak sekadar berfokus pada hitung-hitungan anggaran atau keterbatasan fiskal daerah, melainkan pada seberapa cepat manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh warga.
”Mengingat beberapa pertimbangan, salah satunya waktu, kemudian juga dengan kebutuhan fiskal seperti sekarang, tentu kita mengharapkan adanya penanganan yang efektif dan efisien,” tegas Bijak.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, DPRD PPU siap mengawal dan membahas berbagai opsi penanganan segera setelah pemerintah daerah dan pihak Perumda Air Minum Danum Taka merampungkan rincian rancangan anggaran.
Pembahasan bersama ini krusial agar solusi yang dipilih benar-benar realistis dan berpatokan pada kondisi riil di lapangan.
”Pada saat skema yang sudah disusun oleh teman-teman pemerintah bersama dengan PDAM ini sudah clear, tentu akan ada diskusi untuk menentukan mana sebenarnya yang paling efektif,” lanjutnya.
Mencegah Warga Menunggu Terlalu Lama
Senada dengan dorongan legislatif, Direktur Perumda Air Minum Danum Taka, Abdul Rasyid, mengakui bahwa faktor efisiensi waktu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sumber cadangan air sementara.
Pihaknya berkomitmen untuk tidak memilih skema proyek jangka panjang yang justru membiarkan warga krisis air terlalu lama.
”Kita tidak mungkin membiarkan nanti tiga sampai empat bulan orang menunggu dulu progres proyeknya,” kata Rasyid.
Rasyid memaparkan, opsi optimalisasi Embung Lawe-Lawe diperkirakan memakan waktu penyelesaian sekitar dua bulan.
Selama masa tunggu dan pengerjaan tersebut, PDAM harus menyiapkan skema penopang agar pasokan air ke rumah-rumah warga tidak terputus total.
Salah satu opsi cepat yang kini tengah dimatangkan adalah pemanfaatan Embung Buluminung.
Namun, Rasyid menggarisbawahi bahwa air dari embung tersebut tetap harus melalui proses pengolahan teknis terlebih dahulu agar memenuhi standar kesehatan dan layak konsumsi.
Melalui sinergi antara DPRD PPU, Pemkab, dan Perumda Air Minum Danum Taka dalam mengkaji kalkulasi biaya, waktu, dan teknis pengolahan, langkah konkret ini diharapkan mampu mempercepat pasokan cadangan air sekaligus meredam beban finansial masyarakat PPU. (Advertorial)
Urgensi Air Bersih di PPU, DPRD Minta Pemkab dan PDAM Utamakan Kecepatan Penanganan
