Sebagai langkah untuk membawa desa tertinggal ke jenjang desa berkembang, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi soal pertumbuhan ekonomi desa di Kalimantan Timur
TITIKNOL, BALIKPAPAN – Di Kalimantan Timur masih ada 4 desa berstatus tertinggal. Tentu saja desa tertinggal ini harus ada naik kelas menjadi desa berkembang.
Demikian dipaparkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, Puguh Harjanto pada Senin (24/6/2024) dikutip oleh Titiknol.id.
Sebagai langkah untuk membawa desa tertinggal ke jenjang desa berkembang, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi soal pertumbuhan ekonomi desa di Kalimantan Timur.
Kegiatan dilangsungkan di Balikpapan, Hotel Gran Senyiur. Dengan mengusung tema “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Kalimantan Timur Sejahtera.”
Dia sampaikan, salah satu poin penting dalam rapat tersebut ialah memperjuangkan enam isu untuk kemajuan desa.
Yakni sebagai berikut:
- Penjajakan ekspor produk-produk unggulan desa;
- Peningkatan fasilitas listrik;
- Penguatan infasilitas internet;
- Peningkatan akses telepon;
- Memaksimalkan dan infrastruktur jalan.
“Masih ada PR (pekerjaan rumah) kita, 4 desa tertinggal di Kaltim yang kita harap dengan intervensi dan kolaborasi bersama. Tahun depan bisa kita selesaikan, hingga naik kelas menjadi desa berkembang,” beber Puguh.
Adapun untuk penjajakan produk-produk unggulan tersebut dapat diliat tergantung dari potensi masing-masing desa.
Puguh menyebut, pihaknya masih proses pemetaan pasar soal produk apa saja yang dapat dijajaki oleh desa di Kalimantan Timur.
Di antara lain ada produk agro rumput laut yang sudah berhasil memasuki pasar ekspor ke luar negeri.
Belum lagi, kesiapan keuangan yang juga harus dimaksimalkan. Terutama untuk upaya ketahanan pangan.
“Rumput laut itu juga memungkinkan, dan kita juga memulai pendekatan dengan potensi desa,” kata Puguh.
Perlu Dukungan Daerah Penyangga IKN
Puguh menambahkan, terkait peralihan status Kalimantan Timur ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara diperlukan kebijakan yang dirumuskan bersama. Bahkan kemungkinan adanya FGD lanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan untuk zona daerah penyangga IKN Nusantara
Melalui rapat koordinasi ini, Puguh berharap, agar pihaknya bersama dengan stakeholder terkait bisa mengintervensi desa-desa menjadi maju, mandiri, dan sejahtera.
Dan tidak ketinggalan untuk mengoptimalkan peran seluruh stakeholder dalam pembangunan daerah.
“Kita juga minta didukung. Kita juga melihat sejauh ini di perbatasan dengan IKN kita maksimalkan daerah penyangga untuk lebih maju lagi,” kata Puguh.
“Jadi jangan ada ketimpangan, IKN maju yang di luarnya masih ketinggalan,” beber Puguh. (*)
