TITIKNOL.ID – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kaltara, Helmi, sepakat bahwa proyek perbaikan jalan lingkar Krayan di Kabupaten Nunukan membutuhkan skema anggaran multiyears atau tahun jamak.
“Untuk membuat jalan lingkar Krayan berfungsi optimal sepanjang tahun, diperlukan anggaran sekitar Rp 80 miliar hingga Rp 100 miliar selama dua atau tiga tahun,” ujar Helmi di Tanjung Selor, Rabu (12/3/2025).
Helmi menjelaskan, kondisi jalan lingkar Krayan yang sebagian besar berupa tanah dan sering tergenang air saat musim hujan menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan skema anggaran multiyears untuk memastikan perbaikan jalan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Krayan merupakan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang terbagi dalam lima kecamatan. Akses ke Krayan saat ini masih terbatas, hanya bisa melalui pesawat udara dari Tarakan, Malinau, Nunukan, dan Tanjung Selor. Jalur darat alternatif dari Malinau masih dalam tahap konstruksi dan belum memadai.
Sementara itu, untuk ruas jalan Malinau-Krayan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) masih fokus pada pemeliharaan dan pembangunan jembatan Binuang. Jika jembatan tersebut selesai, akses ke Krayan diharapkan akan semakin lancar.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menyatakan dukungannya terhadap upaya perbaikan infrastruktur di Krayan melalui skema multiyears.
“Kalau untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, DPRD akan selalu mendukung. Kita menyetujui skema anggaran yang ada kalau itu untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. (m04)
