TITIKNOL.ID, TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menegaskan bahwa program Beasiswa Kukar Idaman tidak mengalami pemangkasan nominal, meskipun sempat beredar kabar sebaliknya di media sosial.
Kepastian ini disampaikannya langsung kepada massa aksi dari Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat, yang menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Kukar pada Kamis (14/8/2025), menolak dugaan pemotongan dana beasiswa.
“Beasiswa tetap Rp5 juta per mahasiswa. Tidak ada pemangkasan. Hanya saja pencairannya dilakukan secara bertahap,” kata Rendi Solihin.
Rendi menjelaskan, pencairan beasiswa dilakukan dalam dua tahap, yakni sebagai berikut:
Tahap pertama sebesar Rp1,6 juta akan disalurkan dalam waktu satu minggu ke depan, langsung ke rekening masing-masing penerima.
Tahap kedua, sebesar Rp3,4 juta, akan dicairkan setelah APBD Perubahan disahkan.
“Kalau dalam seminggu belum cair, silakan datang kembali dan kami akan evaluasi Bagian Kesra,” tegasnya di hadapan para demonstran.
Respons Positif Atas Aspirasi Mahasiswa
Rendi mengapresiasi aksi yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan program pendidikan di Kukar.
Ia menilai, aksi ini merupakan kontribusi positif generasi muda dalam mengawal kebijakan publik.
“Kami tidak anti-kritik. Justru ini menambah semangat kami untuk mengevaluasi pelaksanaan program beasiswa agar lebih baik,” ujarnya.
Rendi menjelaskan bahwa miskomunikasi dan sistem pendaftaran yang belum sempurna menjadi akar persoalan.
Kuota awal hanya diperuntukkan bagi 1.348 penerima per kategori, namun setelah proses verifikasi dan validasi, jumlah penerima yang sah membengkak menjadi lebih dari 4.015 mahasiswa.
“Jumlah pendaftar tahun ini melebihi 9.000 orang, tertinggi sepanjang sejarah program ini. Ini di luar ekspektasi kami,” ungkapnya.
Ia menyebut, anggaran awal sebesar Rp8 miliar tidak mencukupi untuk membiayai seluruh penerima yang lolos seleksi.
Untuk itu, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp12,5 miliar agar seluruh penerima mendapatkan dana penuh.
Rendi membantah tudingan bahwa Pemkab Kukar mengabaikan sektor pendidikan.
Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
“Anggaran tidak dipangkas. Justru kami mencari solusi agar semua penerima bisa tetap mendapatkan haknya secara utuh,” pungkasnya. (*)
