Penajam

Dana Pusat Menyusut, PPU Diminta Cerdas Cari Pendapatan Sendiri

220
×

Dana Pusat Menyusut, PPU Diminta Cerdas Cari Pendapatan Sendiri

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD PPU Raup Muin

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemangkasan dana transfer pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)2026 diperkirakan berdampak ke seluruh daerah, termasuk Penajam Paser Utara (PPU).

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menilai kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan selain dana pusat.

Diketahui dana transfer ke daerah tercatat Rp650 triliun untuk 2026, turun dibanding 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun. Pemangkasan ini otomatis berimbas ke semua daerah.

“Selain PAD, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi lain, misalnya memanfaatkan aset atau mencari sumber pendanaan baru,” kata Raup, Selasa (9/9/2025).

Raup menjelaskan, pembatasan dana transfer terjadi karena kebutuhan nasional harus merata ke seluruh Indonesia.

Tahun ini, pembahasan APBD daerah juga sedang disesuaikan agar anggaran tetap selaras dengan prioritas pembangunan.

Di PPU, PAD tercatat sekitar Rp200 miliar dan belum ada peningkatan signifikan.

“Harapannya PAD bisa naik. Salah satu cara, aset-aset Perumda harus dimanfaatkan untuk menarik investor,” ujarnya.

Raup menambahkan, PPU memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan, mulai dari pelabuhan, kawasan industri, hingga lokasi strategis dekat Ibu Kota Nusantara (IKN). Bandara VVIP yang ada pun berpotensi dikembangkan menjadi bandara komersial.

Menurutnya, pemerintah daerah sebaiknya menyiapkan profil dan masterplan yang jelas untuk ditawarkan ke investor.

“Dengan pengelolaan yang tepat, PAD bisa meningkat dan ketergantungan pada dana bagi hasil atau transfer pusat bisa berkurang. Di sisi lain, ekonomi kerakyatan juga bisa berjalan melalui investasi-investasi ini,” ujarnya.

Mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) 2026, Raup menyebut nilainya diperkirakan turun, tetapi masih dalam proses pembahasan. Meski demikian, program prioritas daerah tetap mengacu pada visi-misi kepala daerah.

“Yang menjadi prioritas harus efisien. Jangan sampai biaya besar dikeluarkan, tapi manfaatnya untuk masyarakat minim,” pungkasnya.

Baca Juga:   Harapkan Jumat Bersih Dapat Diterapkan di Seluruh PPU, Kadis DLH Beri Dukungan Penuh

(TN01)