TITIKNOL.ID, LIVERPOOL – Inggris dinilai bertanggung jawab atas puluhan tahun kekerasan etnis di Timur Tengah, termasuk konflik berdarah yang kini terjadi di Gaza.
Pernyataan kontroversial ini disampaikan dalam salah satu forum sampingan Konferensi Partai Buruh (Labour Party Conference) yang digelar di Liverpool, Inggris.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah anggota parlemen Partai Buruh dari faksi kiri, seperti John McDonnell, sekutu dekat Jeremy Corbyn, akademisi Dr. Victor Kattan menyebut konflik kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza sebagai konflik yang “dibuat di Inggris”.
Menurut Dr. Kattan, kesalahan utama dimulai ketika Inggris mengizinkan pemukiman Yahudi di Palestina selama masa Mandat Inggris pada tahun 1917 hingga tahun 1948.
Ia menuding kebijakan Inggris pada masa itu sebagai bentuk “pendudukan, represi, dan pembagian wilayah yang dipaksakan”.
Saat Inggris menduduki Palestina pada 1917, lebih dari 93 persen penduduknya adalah Arab Palestina.
“Namun saat Inggris mundur pada 1948, populasi Yahudi melonjak menjadi 33 persen dari total penduduk,” ujar Dr. Kattan yang mengutip dari dailymail.co.uk.
Ia menilai hal itu terjadi karena Inggris menerapkan kebijakan rekayasa demografis besar-besaran, termasuk dengan mendorong imigrasi Yahudi ke wilayah Palestina.
Dr. Kattan menambahkan, selama masa pendudukan, Inggris juga menolak pemberian hak pemerintahan sendiri bagi mayoritas Arab, menekan gerakan anti-Zionis secara brutal, dan akhirnya meninggalkan wilayah tersebut dalam kondisi kacau dan tanpa arah pada 1948.
“Konflik yang kita saksikan di layar, anak-anak kelaparan, kehancuran massal, kematian, dan pengungsian, ini semua adalah warisan kebijakan Inggris,” tegasnya.
Tuntut Permintaan Maaf dan Ganti Rugi
Forum tersebut merupakan bagian dari kampanye bertajuk “Britain Owes Palestine”, yang menyerukan agar Pemerintah Inggris mengakui kesalahan sejarahnya, meminta maaf secara resmi, dan memberikan reparasi (ganti rugi) kepada rakyat Palestina.
Dalam kesempatan itu, diserahkan pula sebuah dokumen hukum setebal 400 halaman kepada kantor Perdana Menteri Inggris (No. 10 Downing Street), yang memuat tuntutan agar Inggris bertanggung jawab atas “pelanggaran hukum internasional” selama masa Mandat Inggris.
Dokumen itu juga mengkritik keras Deklarasi Balfour 1917, yang menyatakan dukungan Inggris terhadap pendirian “tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina”.
Para penyusun petisi menegaskan bahwa penderitaan rakyat Palestina hingga hari ini dapat ditelusuri secara langsung ke pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Inggris, baik saat menjajah maupun saat menarik diri dari wilayah tersebut.
Mereka menegaskan bahwa jika pemerintah tidak merespons petisi ini, kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum melalui judicial review.
Ditanggapi Secara Kritis Keras
Namun, pernyataan Dr. Kattan memicu kritik keras dari kelompok Campaign Against Anti-Semitism, yang menyebut pernyataan itu sebagai “pengabaian sejarah yang mencengangkan” dan “pembalikan moral yang mengejutkan”.
Seorang juru bicara menyatakan bahwa orang-orang Yahudi telah tinggal di tanah Israel selama lebih dari 3.000 tahun, jauh sebelum keberadaan Inggris sebagai bangsa modern.
“Jauh sebelum Mandat Inggris, orang Yahudi telah kembali ke tanah leluhur mereka dalam jumlah besar. Namun justru Inggris yang kemudian membatasi imigrasi Yahudi atas desakan para pemimpin Arab yang haus darah. Mengapa Konferensi Buruh tidak menuntut permintaan maaf atas hal itu?” kata juru bicara tersebut.
Inggris Memiliki Rasa Bersalah
Tokoh Palestina berusia 91 tahun, Munib al-Masri, turut hadir dalam forum tersebut, bersama anggota parlemen Simon Opher, Afzal Khan, dan anggota House of Lords, Lord Dubs.
Politisi senior Partai Buruh, John McDonnell, mengatakan bahwa Inggris memiliki rasa bersalah tersembunyi dan penolakan untuk mengakui peran sejarahnya.
Namun, menurutnya, generasi muda saat ini mulai sadar dan ingin mengetahui sejarah sebenarnya dari konflik yang terjadi di Gaza dan Palestina.
“Kita bicara soal reparasi, tapi itu juga mencakup pemahaman sejarah yang benar, dan memperbaiki cara kita mendidik rakyat kita sendiri tentang isu ini,” kata McDonnell.
Aksi Protes dan Penangkapan Aktivis
Di tempat terpisah, aparat kepolisian Inggris menangkap sejumlah demonstran yang mendukung kelompok terlarang Palestine Action, yang sebelumnya dinyatakan sebagai organisasi teroris pada Juli lalu.
Sekitar 100 orang dilaporkan berkumpul dalam aksi diam sambil membawa poster bertuliskan: “Saya menolak genosida. Saya mendukung Palestine Action”, menurut laporan kelompok Defend Our Juries.
Kelompok tersebut sebelumnya mengklaim bertanggung jawab atas kerusakan dua pesawat militer Voyager di Pangkalan Udara RAF Brize Norton. (*)
