Titiknol IKN

Kajian BRIN Ungkap Ketersediaan Air di IKN Hanya 0,5 Persen, Berpotensi Krisis Jika Tak Diantisipasi

172
×

Kajian BRIN Ungkap Ketersediaan Air di IKN Hanya 0,5 Persen, Berpotensi Krisis Jika Tak Diantisipasi

Sebarkan artikel ini
Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Bloomberg via Getty Images) Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Bloomberg via Getty Images)

TITIKNOL.ID – Hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan bahwa ketersediaan air di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) masih sangat minim.

‎Berdasarkan analisis menggunakan metode artificial neural network (ANN), persentase wilayah yang mengandung air di kawasan IKN hanya mencapai 0,51 persen.

‎Sementara itu, area yang mengandung air vegetasi tercatat sebesar 20,41 persen dan wilayah non-air atau kering mendominasi hingga 79,08 persen.

‎Temuan ini menunjukkan adanya potensi kerentanan terhadap krisis air jika pembangunan di kawasan tersebut tidak diikuti dengan strategi pengelolaan yang matang.

‎Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Laras Toersilowati, menjelaskan bahwa data ini bukan sekadar hasil riset akademis, tetapi memiliki nilai strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan berkelanjutan.

‎“Betul, kondisi air di IKN memang sangat kurang, hanya sekitar 0,5 persen. Jika vegetasi berubah menjadi bangunan, ketersediaan air akan makin menurun. Secara alamiah memang kurang cocok untuk hunian padat,” ujarnya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

‎Laras menambahkan, ketersediaan air di IKN harus menjadi perhatian utama karena berpotensi memunculkan krisis di masa depan.

‎Kajian berbasis data satelit dengan akurasi 97,7 persen itu dapat menjadi acuan awal bagi perencanaan strategis jangka panjang pembangunan IKN.

‎“Kondisi saat ini memang terbatas, tapi masih bisa diperbaiki. Pertanyaannya tinggal bagaimana langkah konkretnya dan seberapa besar biaya yang bersedia dikeluarkan pemerintah untuk menanganinya,” jelasnya.

‎Menurut Laras, Kalimantan sebenarnya memiliki curah hujan tinggi, namun sebagian besar air hujan langsung mengalir sebagai limpasan karena minimnya vegetasi penyerap dan terbatasnya infrastruktur penampungan.

‎Ia menyebut keberadaan danau buatan di kawasan IKN masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air jangka panjang.

‎Ia menyarankan agar pemerintah mengembangkan konsep kota berwawasan lingkungan melalui pembangunan hutan kota dan penerapan konsep sponge city.

‎Kedua pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan daya serap air hujan, memperluas area resapan, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi di tengah pesatnya pembangunan.

‎Selain itu, pembangunan embung di sejumlah titik juga menjadi langkah mendesak. Embung berfungsi menampung air hujan sekaligus menjaga ketersediaan cadangan air saat musim kemarau.

‎Dalam jangka panjang, Laras menilai perlunya sistem digitalisasi pengelolaan air agar distribusi dan penggunaannya lebih efisien.

‎“Upaya menjaga ketersediaan air tidak hanya soal teknis, tapi juga soal kesadaran kolektif. Air bisa menjadi rebutan jika tidak dikelola dengan bijak. Karena itu, edukasi masyarakat dan kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci agar pembangunan IKN tetap berkelanjutan,” tegasnya. (*/)