TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih mengkaji penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan, kecenderungan sementara, pemkab masih mempertahankan pola kerja konvensional demi menjaga efektivitas pelayanan publik.
Menurut dia, edaran Kementerian Dalam Negeri bersifat kondisional dan disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.
“Kalau setingkat provinsi mungkin bisa. Tapi kabupaten/kota ini langsung melayani masyarakat, jadi harus ada perumusan khusus,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Pertimbangan itu membuat penerapan WFH di daerahnya dinilai belum ideal. Selain berpotensi melemahkan layanan, kebijakan tersebut juga dikhawatirkan memunculkan persepsi negatif terhadap kinerja ASN.
“Nanti kalau WFH berlaku dibilang ASN makan gaji buta,” katanya
Mudyat menegaskan, peningkatan efektivitas kerja tetap bisa dilakukan tanpa harus menerapkan WFH.
“Masih banyak cara meningkatkan kinerja tanpa WFH. ASN bisa tetap hadir di kantor, lalu turun ke masyarakat sesuai bidangnya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti aspek disiplin yang dinilai rawan menurun jika WFH diterapkan, terutama menjelang akhir pekan.
Bagi Pemkab PPU, kehadiran ASN tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Selama aktivitas layanan dan ekonomi berjalan, aparatur negara dinilai harus tetap tersedia di tempat.
“Kalau bank buka tapi ASN tidak ada, masyarakat pasti mengeluh. Itu konsep ekonomi pelayanan,” tutup Mudyat.
(TN01)
