SAMARINDA, TITIKNOL.ID – Mulai Jumat, 17 April 2026, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda resmi memulai skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat.
Namun, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti hari libur tambahan bagi para pegawai. Untuk memastikan produktivitas tetap terjaga, Pemkot Samarinda telah meluncurkan sistem dashboard digital sebagai alat pengawasan utama yang bekerja secara ketat dan terukur.
Andi Harun menekankan bahwa dashboard pengawasan ini dirancang agar kebijakan WFH tidak sekadar menjadi formalitas administratif belaka. Melalui sistem ini, seluruh aktivitas ASN akan terpantau secara real-time, mulai dari kehadiran hingga titik koordinat lokasi kerja mereka.
Para pegawai diwajibkan melakukan absensi berbasis geotagging langsung dari rumah sebanyak tiga kali sehari, yakni pada waktu pagi, siang, dan sore hari, guna memastikan mereka benar-benar berada di tempat tugas yang semestinya.
Ketegasan Wali Kota tidak berhenti di situ, karena ia juga memberikan peringatan keras bagi siapa saja yang berniat memanipulasi sistem. Jika ditemukan adanya pegawai yang menggunakan aplikasi lokasi palsu atau fake GPS untuk mengelabui absensi, Pemkot tidak segan-segan menjatuhkan sanksi disiplin berat.
“Tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran serius karena mencederai integritas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” ujarnya.
Menariknya, sistem dashboard ini memiliki kecanggihan yang jarang ditemui di daerah lain, yakni kemampuan untuk menghitung dampak efisiensi secara rinci. Dashboard tersebut mampu menampilkan data mengenai jarak tempuh pegawai yang terpangkas, jenis kendaraan yang tidak digunakan, hingga estimasi penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengurangan emisi karbon.
Dengan data ini, Pemkot Samarinda dapat mengonversi manfaat kebijakan WFH langsung ke dalam angka rupiah sebagai bukti penghematan anggaran daerah.
Demi menjaga akuntabilitas, Andi Harun juga berencana membuka akses dashboard ini kepada publik agar masyarakat bisa ikut memantau transparansi kinerja pemerintah. Meski demikian, data sensitif seperti alamat detail rumah ASN tetap akan dirahasiakan untuk menjaga privasi, di mana koordinat lokasi hanya bisa diakses oleh pimpinan instansi.
Inovasi ini diklaim sebagai salah satu yang pertama di Indonesia karena berhasil menggabungkan pengawasan kinerja pegawai dengan pengukuran dampak lingkungan secara langsung dalam satu platform digital. (advertorial)
