DPRD Samarinda

Komisi IV DPRD Samarinda Harap Pemkot Raih Predikat KLA

×

Komisi IV DPRD Samarinda Harap Pemkot Raih Predikat KLA

Sebarkan artikel ini

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian berharap agar Samarinda bisa mendapatkan preAnggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian berharap agar Samarinda bisa mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA).dikat sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian.TITIKNOL.ID/HO

TITIKNOL.ID,SAMARINDA– Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian berharap agar Samarinda bisa mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Karena menjadikan Kota Tepian sebagai KLA bukanlah hal yang tidak mungkin.

Hanya saja, untuk mendukung hal tersebut harus diiringi dengan keseriusan Pemkot Samarinda dengan menegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2017 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis (anjal dan gepeng).

“Mereka (anjal dan gepeng) sering berada di lampu merah dan ruas jalan, selain menganggu pengguna jalan hal itu juga berbahaya bagi keselamatan mereka sendiri,” ucapnya, Jumat (28/10/2022).

Selanjutnya, ia sampaikan agar Pemkot Samarinda bersedia memberikan solusi khususnya bagi anak-anak yang masih dalam usia sekolah dan kerap diekploitasi oknum tidak bertanggung jawab.

Serta kepada instansi penegak perda, dalam hal ini Satpol PP Kota Samarinda untuk tak bosan memantau keberadaan anjal tersebut.

“Sebab jika perda kota layak anak akan disahkan, maka permasalahan seperti ini seharusnya tidak akan ada lagi,” terangnya.

Selain itu, Politikus Partai Golkar ini mengatakan dalam urusan mencari nafkah, memang tidak patut untuk dihalangi, tapi ada aturan yang berlaku, biasanya anjal maupun gepeng masih sering ditemukan di Taman Cerdas dan Taman Samarendah.

Sehingga, Pemkot diminta untuk segera memberikan solusi, agar Samarinda benar-benar bisa menjadi serta layak disebut KLA.

“Sering terlihat anak-anak bayi dieksploitasi demi mendapat simpati dari orang yang lewat. Sedangkan perda sudah tinggal diketuk, harus ada format dari pemerintah agar kota layak anak tercapai,” tutupnya. (*)