KEMISKINAN EKSTREM Penjabat Gubernur Akmal Malik mengklaim, Pemerintah Provinsi Kaltim berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem dari 1,6 persen tahun 2022 menjadi hanya 0,10 persen di akhir tahun 2023. TITIKNOL.ID/HO
TITIKNOL.ID,SAMARINDA – Penjabat Gubernur Akmal Malik mengklaim, Pemerintah Provinsi Kaltim berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem dari 1,6 persen tahun 2022 menjadi hanya 0,10 persen di akhir tahun 2023.
Bukan hanya itu, Pemprov Kaltim juga berhasil mengendalikan inflasi kisaran 2,9 persen.
Akmal Malik menyebut sukses pembangunan itu berhasil diwujudkan berkat sinergi yang baik. Di tingkatkan provinsi misalnya, sukses pembangunan tidak lepas dari sinergi yang baik dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Jadi, tidak ada yang namanya Superman, yang ada adalah Super Tim. Pemerintah ini adalah Super Tim. Di sana ada Gubernur, Kapolda, Pangdam, Danrem, Kajati dan lainnya,” kata Akmal Malik.
Akmal bersyukur mendapat amanah untuk memimpin orkestrasi pembangunan ini di Kaltim.
Dengan semangat itu, maka sinergi orkestrasi ini harus terus dilakukan, termasuk dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota juga perusahaan.
Kemiskinan ekstrem yang berhasil diturunkan secara drastis, lanjut Akmal, berhasil dilakukan berkat program pembangunan rumah layak huni yang dikontribusikan melalui community social responcibilty (CSR) perusahaan. Baik perusahaan pertambangan batu bara, perkebunan, perminyakan, perbankan dan lainnya.
“Tidak ada yang paling hebat. Saya percaya dengan proses. Kita bersyukur, kemiskinan ekstrem di Kaltim terendah secara nasional,” ungkap Akmal.
“Sukses ini bukan hanya berkat kolaborasi dengan Forkopimda, tapi juga dengan para pelaku usaha,” tandasnya seperti dikutip dalam akun Pemprov Kaltim.
Kolaborasi jangka panjang yang masih akan dilanjutkan jelas Akmal adalah menyiapkan ketersediaan pangan dengan meningkatkan sisi produksi.
Sebab menurut dia, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) jelas memberikan berkah besar bagi Kaltim. Tapi di sisi lain, Kaltim harus mampu menyiapkan ketersediaan pangan sebagai dampak tak terbendung dari migrasi penduduk sebagai akibat IKN. Tahun ini diprediksi sekitar 800 ribu orang akan masuk ke Kaltim dan IKN.
Akmal menjelaskan setidaknya Kaltim memiliki empat kabupaten yang potensial menjadi lumbung pangan. Yakni Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Kita benahi semua jalur produksi. Kita juga fokuskan anggaran untuk pertanian,” tambah Akmal.
Hal berat yang masih harus dituntaskan adalah mengubah paradoks, yakni memperluas areal pertanian, sementara di lapangan banyak areal pertanian berubah menjadi perkebunan sawit dan tambang batu bara (*)
